Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah masih menggodok insentif pajak yang akan diberikan atas kenaikan batas harga rumah tapak bersubsidi yang baru saja ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat.
Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengatakan usulan kenaikan harga rumah sudah diterima, dan pembebasan pajak atas harga baru tersebut masih dibahas bersama, termasuk dengan Menteri Keuangan.
“Menkeu sangat men-support program perumahan rakyat. Mudah-mudahan cepat pembahasannya. Saya tidak bisa menjanjikan selesai pada minggu ini,” katanya usai mengisi seminar di Musyawarah Nasional Realsesta Indonesia, Selasa (26/11/2013).
Pembahasan dengan stakeholder terkait, tambahnya, akan dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hitungan kenaikan harga yang paling tepat.
“Agar diperoleh rumusan yang lebih lengkap. Kami ingin mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif, dan memenuhi semua unsur,” katanya.
Seperti diketahui, rumah bersubsidi yang sebelumnya ditetapkan dengan harga Rp88 juta diputuskan naik menjadi Rp105 juta. Sementara itu, untuk harga Rp95 juta naik menjadi Rp115 juta, dan menjadi Rp165 juta, dari batas harga sebelumnya RP145 juta.
Meskipun begitu, aturan mengenai batas harga atas rumah tapak bersubsidi seharga Rp105 juta-Rp165 juta masih harus menunggu persetujuan Menteri Keuangan, agar bisa memperoleh pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).
