Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa membantah bahwa pemerintah pro asing dalam mengatur daftar negatif investasi (DNI).
Bantahan itu disampaikan Hatta saat ditemui di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Hatta terutama menyorot berbagai pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa pemerintah seolah-olah lebih liberal dan proasing.
"Macam-macam judulnya. Itu tidak betul. Kami bisa memilah kepentingan nasional. Hingga saat ini tidak ada satu pun yang berubah dari yang sudah ada. Kita tetap akan mengutamakan kepentingan nasional, terutama jangka panjang," ujar Hatta.
Hatta mengatakan DNI yang saat ini sedang dibahas Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan dunia usaha masih berupa usulan dan belum selesai dibahas.
"Belum rampung. Dan belum sama sekali jadi keputusan. Jadi jangan spekulasikan macam-macam sebelum kita memutuskan," katanya.
Hatta menegaskan bagaimana pun juga, Indonesia memerlukan investasi. Namun bagaimana pun, lanjutnya, pemerintah tidak dapat sekalipun mengorbankan kepentingan nasional.
"Kita juga harus melihat jangka panjang. Bagaimana generasi kita ke depan. Bagaimana inovasi kita bisa berkembang. Penting bagaimana memberikan peran kepada pengusaha kita tanpa harus menutup peluang juga bagi investasi asing."
