Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan hampir 8.000 sertifikat pengelolaan budidaya perikanan, termasuk sertifikat kualitas indukan dan benih.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Subjakto menuturkan pemerintah terus mendorong agar perikanan budidaya di Tanah Air memiliki standarisasi mutu produksi.
Untuk itu, KKP tengah gencar melakukan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB).
"CBIB itu sudah lebih dari 5.800-6.000 sertifikat, kalau CPIB sudah 2.000 sertifikat yang KKP terbitkan," ujar Slamet saat dihubungi Bisnis, Jumat (8/11/2013).
Realisasi tersebut baru mencakup 5%-10% pelaku budidaya perikanan di Indonesia. Penyebabnya a.l. terbatasnya penyuluh dan auditor sertifikasi, serta tersebarnya lokasi dan kelompok budidaya perikanan. Slamet memastikan sertifikasi ini bersifat bebas biaya.
"Persentasenya masih sangat kecil, kita akan perbanyak terus dengan melimpahkan kewenangan penyuluhan dan sertifikasi ke pemerintah daerah," ungkapnya.
Sertifikasi produksi perikanan budidaya, lanjut Slamet, penting untuk menjaga kontinuitas produksi, meningkatkan kualitas produk budidaya perikanan, dan memastikan keamanan pangan.
Selain itu, produksi juga berpotensi naik, lantaran menggunakan benih dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dan pola budidaya yang baik.
"Kalau budidaya dilakukan dengan praktek yang memperhatikan faktor lingkungan, sistem pembuangan, pemasukan air, indukan dan benih yang bagus, otomatis kualitas produksi bagus, nilai jual naik dan bisa ekspor," kata Slamet.
Saat ini KKP jemput bola untuk melakukan sertifikasi CBIB dan CPIB. Ke depan, Slamet berharap pembudidaya aktif dalam mendaftarkan diri untuk disertifikasi.
"Kita sedang persuasi ke produsen pakan agar pembudidaya yang sudah pegang sertifikat mendapatkan potongan harga sebagai insentif. Jadi bisa memotivasi juga," imbuhnya.
