Bisnis.com, MEDAN - Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan adalah seorang jenderal bintang empat Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus AD) menginginkan agar PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) segera go public.
Seperti diketahui, Luhut telah menjelma menjadi pebisnis sukses dengan mendirikan PT Toba Sejahtra. Dia memiliki 99,98% saham PT Toba Sejahtra.
Sebagai pria Batak kelahiran Simanggala, Tapanuli pada 28 September 1947, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada periode Presiden Abdurrahman Wahid. Kini, namanya disebut-sebut sebagai salah satu peminat saham PT Inalum bersama Pemerintah Daerah Sumatra Utara.
Dia menceritakan kepada Bisnis, pada 2009 telah menandatangani perjanjian nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) melalui PT Toba Sejahtra dengan Pemerintah Daerah Sumatra Utara. Mereka membentuk usaha patungan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengakuisisi saham Inalum.
"Kemudian kami mendorong pemerintah, saya lapor ke Presiden, Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Persoalannya adalah, kalau Pemda dari mana dananya?" ungkapnya kepada Bisnis.
Kemudian pejabat PT Toba Sejahtra Bambang Irawan bertemu dengan bankir-bankir. Bankir-bankir tersebut berkomitmen untuk memberikan letter of intent kepada PT Toba Sejahtra sejumlah uang yang dibutuhkan untuk pengambilalihan Inalum ditambah rencana pengembangan smelter dan pengembangan listrik.
Untuk itu, Luhut menilai permasalah dana tidak ada persoalan. Lantas, format kerjasama yang dibentuk oleh Toba Sejahtra dan Pemda, ditawarkan oleh Luhut kepada Pemda Sumut agar proporsinya adalah 80%:20%. Proporsi tersebut diusulkan dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis.
"Kenapa mau 80%:20%, karena kami menggunakan Toba Sejahtra sebagai bridging kepada bank. Karena bank percaya kepada kami. Supaya uang itu dapat," paparnya.
Seiring berjalannya waktu, sambungnya, Pemda Sumut akan menjadi pemilik saham mayoritas. Caranya bisa melalui pencatatan perdana saham (initial public offering/IPO) atau dibayar melalui dividen yang dihasilkan.
Dia tidak ingin Toba Sejahtra menjadi mayoritas pemegang saham sepanjang waktu. Sebab, Luhut menginginkan pengambilalihan aset Inalum menjadi model bagi daerah lain sehingga masing-masing daerah dapat menikmati pendapatan perusahaan di daerahnya sendiri.
"Itu sebabnya saya mengusulkan daerah itu harus menjadi mayoritas. Jangan jadi pemerintah pusat karena kalau pusat, di daerah akan tetap jadi peta kemiskinan," katanya.
Dia menjelaskan salah satu cara yang paling cepat untuk mengentaskan peta kemiskinan adalah melalui pembagian keuntungan perusahaan daerah. Itulah semangat yang ingin ditularkan oleh Luhut kepada daerah-daerah lain yang masih memiliki perusahaan besar milik asing.
Dia mencontohkan perusahaan-perusahaan asing yang beraset besar seperti Blok Mahakam, Freeport dan Newmont, sudah seyogyanya dapat dinikmati oleh Pemda setempat. Meski skema awal melibatkan investor swasta, ke depannya diharapkan Pemda setempat dapat menjadi mayoritas pemegang saham.
"Jangan dilusi-dilusi, kampungan itu. Daerah meski tidak punya dana, dia bisa bayar dengan dividen itu. Dia bisa bayar dengan right issue, bisa dengan buyback. Pokoknya jangan ada dilusi-dilusi, karena dilusi itu penipuan menurut saya," bebernya.
