Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai anggaran yang ditetapkan untuk penyaluran kredit pemilikan rumah dengan skim fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP) 2014 terlalu rendah.
Anggaran KPR-FLPP pada 2014 ditetapkan Rp3 triliun untuk disalurkan pada 60.400 unit rumah. Bila dibandingkan dengan anggaran pada 2013 sebesar Rp6,9 triliun untuk 121.000 unit rumah, jumlah tersebut hanya separuhnya.
Ketua Umum Apersi Eddy Ganefo mengatakan semestinya anggaran yang ditetapkan bisa lebih besar dari 2013, bukan malah sebaliknya. Terlebih lagi, kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dipacu dengan maraknya kegiatan pemilu.
“Belanja politik ini akan memberikan keuntungan pada MBR, karena mereka akan mendapatkan penghasilan lebih. Ini bisa memicu pembelian rumah,” tuturnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (6/11/2013).
Jika anggaran untuk KPR-FLPP berkurang, pemerintah diharapkan dapat mengajukan subsidi lain seperti bantuan uang muka. Dengan begitu, pembelian rumah bersubsidi dapat lebih dipacu.
“Kalau dikurangi, akan sangat berpengaruh pada upaya penuntasan backlog (kekurangan rumah). Masalah perumahan ini merupakan kebutuhan pokok, tapi anggarannya rendah sekali. Untuk pendidikan dan kesehatan saja, sudah 20% dari APBN,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
