Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah pengusaha mengkhawatirkan tingginya Upah Minimum Provinsi (UMP) bakal memukul Usaha Mikro dan Menengah (UKM).
“Tidak semua sektor UKM siap menopang gaji yang tinggi yang tidak berbanding lurus dengan produktifitas,” ujar Rosalina Faried, Wakil Ketua Komite Tetap Perindustrian Kamar Dagang Indonesia (Kadin), saat dihubungi Bisnis, Minggu (3/11/2013).
Dia mengatakan untuk UMP 2013 saja, sudah ada sekitar 3-4 UKM di Koperasi Industri Komponen Otomotif (KIKO) yang dia bina telah gulung tikar.
Menurutnya, tuntutan buruh untuk menaikkan UMP 2014 sebesar Rp3,7 juta itu tidak masuk akal sedangkan kualitas buruh sendiri juga dibawah rata-rata.
“Perusahaan saya termasuk UKM dan padat karya, sehingga UMP yang tinggi akan merugikan perusahaan saya,” tambahnya.
Walaupun kebijakan UMP 2014 masih belum ditetapkan karena perusahaannya masuk di kabupaten Bogor, bukannya Jakarta, dia mengakui masih mengkhawatirkan besarnya UMP Jawa Barat.
“Saya perlu menekankan, kebanyakan kualifikasi buruh yang ada itu sangat di bawah standar,” ucap Presiden PT. Rekadaya Multi Adiprima ini.
Menurutnya, hampir semua kualifikasi buruh yang bagus sudah direkrut oleh perusahaan milik asing sehingga perusahaannya hanya mendapat kualifikasi buruh yang di bawah standar.
Dia mencontohkan jika perusahaan milik asing hanya membutuhkan 1 buruh di dalam satu bagian sedangkan perusahaannya membutuhkan 3 buruh karena peralatan yang masih sederhana.
Selain masalah pengupahan, dia mengatakan pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena sekolah ini cukup berkontribusi dalam menyumbangkan kualifikasi buruh yang bagus.
Dia menambahkan pascaotonomi daerah banyak sekali SMK yang baru, tetapi justru kualitasnya diragukan karena semua orang berhak mendirikan sekolah. “Jadi semuanya hanya karena bisnis semata, bukannya ke kualitas pendidikannya,” jelasnya.
