Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian menagih peran serta kementerian lain agar turut serta menyukseskan program swasembada gula yang telah dicanangkan pemerintah pada 2014.
Hal itu karena hingga saat ini program swasembada tersebut belum sepenuhnya terkendali.
Berbagai masalah yang terjadi di sektor hulu dan juga di hilir perkebunan tebu, perlu penanganan yang melibatkan kementerian lain. Oleh karena itulah, koordinasi yang baik menjadi kunci mengatasi segala tantangan tersebut.
Sekditjen Perkebunan Kementan Mukti Sardjono mengatakan tantangan utama mencapai swasembada gula antara lain masih rendahnya produktifitas tebu petani, sulitnya memperluas areal tanam tebu dan buruknya tingkat efisiensi pabrik yang ada. Ketiga masalah utama tersebut perlu segera ditangani agar tidak mengancam target swasembada gula.
"Masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Kementan, tetapi harus melibatkan kementerian yang lain. Untuk itulah kami meminta komitmen kementerian lain dalam mensukseskan program swasembada gula," katanya, Senin (28/10).
Mukti mencontohkan dukungan Kementerian Perindustrian sangat diperlukan dalam hal pengembangan industri hilir berbasis perkebunan. Salah satunya melalui pemberian insentif bagi industri hilir yang berbasiskan perkebunan tersebut dan juga merevitalisasi pabrik gula yang sudah tidak efisien lagi.
Selain itu, penerapan kebijakan ekspor impor dan pengaturan harga yang kondusif dari Kementerian Perdagangan juga sangat dibutuhkan. Penerapan kebijakan ekspor impor yang salah berpotensi menghambat pencapaian program swasembada.
Dukungan Kementerian Keuangan juga diperlukan, berupa fasilitas pendanaan seperti skim pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik agribisnis perkebunan, pembebasan ataupun pengurangan pajak serta berbagai pungutan yang dibebankan kepada petani atau produsen produk primer.
Adapun dukungan Kementerian P.U dan Perhubungan diperlukan dalam hal menyediakan infrastruktur dan transportasi yang mendukung tercapainya rencana swasembada pemerintah.
"Perlunya penyediaan dan perbaikan sarana jalan penghubung antara sentra produksi dan outlet pemasaran. Selain itu, kelancaran transportasi juga dibutuhkan," jelasnya.
Dukungan perbankan juga diperlukan dalam hal penyediaan dana kredit investasi pembangunan perkebunan.
Dukungan BPN juga diperlukan melalui pemberian kemudahan sertifikasi lahan pertanian dan HGU perkebunan.
Revitalisasi Pabrik Gula
Ketua Kompartemen Manajemen Ikatan Ahli Gula Indonesia (Ikagi), Adig Suwandi mengatakan revitalisasi pabrik gula milik pemerintah harus dilakukan karena pabrik-pabrik tersebut sudah tidak efisien lagi.
"Revitalisasi pabrik akan meningkatkan produksi dan menurunkan biaya produksi, sehingga beban yang ditanggung pabrik akan berkurang," ujarnya.
Revitalisasi tersebut, jelas Adig, juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi pabrik tersebut. Karena, menurutnya, semakin besar kapasitas produksi pabrik gula tersebut maka biaya produksi yang harus dikeluarkan juga semakin kecil.
"Secara manajerial peningkatan kapasitas pabrik itu akan meningkatkan efisiensi produksi, hanya saja perlu juga diperhatikan faktor-faktor lain seperti ketersediaan bahan baku,jelasnya.
Adig juga mengatakan tantangan industri gula ke depan adalah liberalisasi perdagangan. Dia memperkirakan jika ini terjadi, maka sebagian besar pabrik gula yang ada saat ini akan gulung tikar karena kalah bersaing dengan industri luar.
"Jika liberalisasi Asean sudah berjalan, Saya memperkirakan hanya beberapa pabrik gula saja yang mampu bertahan. Jatim tidak lebih dari sembilan pabrik gula, Jateng sekitar dua atau tiga pabrik gula dan Jabar juga seperti Jateng," jelasnya.
Pabrik-pabrik gula yang bertahan tersebut adalah pabrik gula yang memiliki kapasitas besar, karena dengan kapasitas besar tersebut, harga produknya masih bisa bersaing dengan produk industri luar.
