Bisnis.com, JAKARTA - Hasil pertemuan internal Komisi VI DPR, Selasa (22/10/2013) malam akhirnya diputuskan legislatif menerima keinginan pemerintah Sumatra Utara dan 10 kabupaten/kota untuk memiliki saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) setelah akuisisi dari Jepang.
Hal itu dengan catatan kepemilikan pemerintah Indonesia dipertahankan minimal 70%.
Komisi VI DPR akan mengawal transisi proses pengalihan dan mengawal keinginan aspirasi pemerintah daerah untuk memiliki saham dengan mempertahankan Panja Inalum dengan komisi VI.
Komisi VI juga memberi catatan khusus agar dana lingkungan hidup yang sudah disetorkan PT Inalum dan masuk ke dalam PNBP ke Kementerian Keuangan agar dikembalikan ke daerah sesuai dengan peruntukan.
Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menegaskan pemerintah pusat sewajarnya memberikan kesempatan kepada Sumut untuk menjadi pengelola PT Inalum pasca berakhirnya perjanjian pemerintah RI dengan Konsorsium Nippon Asahan Alumunium pada 31 Oktober mendatang.
Menurut Gatot, jika pemerintah pusat cukup berbaik hati kepada Jepang dengan menaikkan dua kali nilai akuisisi dari US$390 juta menjadi US$558 juta untuk merespon permintaan NAA, kenapa tidak dengan keinginan daerah.
Meski menegaskan kepentingan daerah, Gatot juga menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah pusat untuk menuntaskan lebih dulu negosiasi dengan Jepang yang hingga Selasa ini masih belum selesai.
Gatot menegaskan kepentingan Sumut tersebut untuk menyikapi keputusan pemerintah pusat yang menaikkan nilai akuisisi Inalum dari US$424 juta menjadi US$558 juta.
Sebelum menaikkan nilai tawaran akuisisi Inalum kepada Jepang sebesar US$424 juta, pemerintah telah menyatakan nilai wajar berdasarkan penghitungan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebesar US$390 juta. Hal tersebut merespon keinginan NAA yang meminta US$ 626 juta untuk akuisisi Inalum.
"Kalau pemerintah saja mau merespon keinginan Jepang dengan menaikkan nilai akuisisi dari US$390 juta menjadi US$558 juta, tentunya kita berharap pemerintah juga mau melakukan hal yang sama dengan daerah dan memberikan daerah kesempatan untuk ambil bagian dalam pengelolaan Inalum ke depan," kata Gatot, Selasa (22/10/2013).
Saat ini pemerintah mempunyai 41,13% saham PT Inalum dan selebihnya, 58,87% dimiliki oleh konsorsium NAA yang merupakan konsorsium yang beranggotakan Japan Bank for Intenational Cooperation (JBIC) sebagai wakil pemerintah dan 12 perusahaan swasta.
Dia tetap menegaskan Sumut harus diberikan porsi untuk mengelola Inalum pasca berakhirnya perjanjian dengan Jepang. "Kita mendukung pemerintah dan percaya pemerintah mampu mengambil alih seluruh saham Inalum. Saya yakin 1 November Inalum milik Indonesia," ungkapnya.
Namun kembali Gatot mengingatkan bahwa momentum ini juga strategis bagi daerah untuk menyuarakan haknya terlibat dalam perusahaan yang nantinya menjadi milik pemerintah Indonesia. Karena menurutnya pemerintah daerah selama ini tidak pernah dilibatkan dalam proses pengalihan PT Inalum.
