Bisnis.com, JAKARTA - Setelah diambilalih dari Jepang, PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dipastikan berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan.
“Keputusan itu sudah dipastikan, sebelum diserahkan ke BUMN, Inalum akan berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan selama 1 tahun,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Radjasa, Senin (21/10).
Dia mengatakan belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme selanjutnya ketika Inalum berada di bawah Kementerian Keuangan.
Menurutnya, setelah masa transisi 1 tahun, Inalum akan kembali ke BUMN.
“Yang pasti kita pastikan negosiasi Inalum, masih akan berlanjut dan harus selesai pada 25 Oktober".
Dia menargetkan 1 November 2013 uang akan masuk ke rekening Nippon Asahan Alumunium (NAA) dan proses pengambilalihan akan segera dilakukan.
Hatta menjamin pemerintah tidak akan menempuh ke jalur arbitrase karena akan memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 tahun.
“Lagi pula belum ada jaminan kita akan menang di arbitrase,” ujarnya.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menjelaskan angka besaran aset yang ditawarkan pemerintah tidak akan lebih dari US$585 juta dolar, bahkan pemerintah akan mengupayakan besaran di bawah itu.
Sebelumnya, pemerintah sepakat besaran aset Inalum sebesar US$390 juta yang didasarkan pada penilaian Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dengan perbedaan yang terpaut jauh dibandingkan hitungan Jepang US$650 juta.
Namun menjelang tenggat waktu pengambilalihan Inalum, BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak akhirnya mengakui adanya revaluasi sehingga tawaran pemerintah pun naik menjadi US$585 juta.
“Kami sepakat telah mengakui adanya revaluasi, tapi kami masih ingin bernegosiasi mengenai besaran aset yang akan kita beli,” ungkapnya.
Dia menjelaskan hasil rapat soal Inalum ini akan dirapatkan kembali pada Selasa (22/10) di DPR.(57)
