Bisnis.com, JAKARTA - Keyakinan pasar atas kebijakan pemerintah adalah faktor utama penentu keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Presiden Asia Development Bank Takehiko Nakao mengatakan pemerintah harus memberikan sinyal positif kepada investor global melalui berbagai kebijakan fiskal dan finansial.
Kestabilan pasar finansial, jelasnya, akan terbentuk jika pemerintah mampu meyakinkan pasar bahwa Indonesia akan terus melaksanakan kebijakan makroekonomi yang bisa diandalkan.
"Melalui sinyal bahwa pemerintah akan melanjutkan berbagai kebijakan tersebut, kestabilan di pasar finansial akan terbangun," katanya usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (3/10).
Naoko memaparkan Indonesia harus bisa meneruskan kebijakan fiskal yang prudent dan memperkuat kebijakan di sektor finansial.
Selain itu, Indonesia disarankan melanjutkan kebijakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
"Reformasi struktural dan Investasi infrastruktur, software dan hardware, juga sangat dibutuhkan," kata Naoko.
ADB kemarin (2/10) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 dari 6,4% menjadi 5,7%.
Revisi tersebut sejalan dengan revisi ke bawa proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia dari 6,6% menjadi 6,0%.
Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 diubah dari 6,6% menjadi 6,0%.
Deputi Direktur ADB untuk Indonesia Edimon Ginting mengatakan perlambatan tersebut adalah dampak dari kebijakan pemerintah Indonesia menekan inflasi dan defisit neraca pembayaran.
"Ketika kebijakan untuk inflasi dan defisit neraca berjalan dijalankan, pertumbuhan ekonomi akan tertekan dalam jangka pendek," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah saat ini adalah kestabilan ekonomi.
Pemerintah akan berupaya memangkas defisit neraca pembayaran meskipun dalam jangka pendek harus menghambat arus investasi langsung dan mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
"Kita harus jaga current account supaya defisit tidal terlalu besar, setelah stabilisasi bisa dilakukan, baru kita promote growth," kata Menkeu, Selasa (1/10)
