Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Soal Pemberdayaan Petani Sawit, Pengusaha Lempar ke Pemerintah

Bisnis.com, PALEMBANG - Pengusaha sawit Sumsel menilai pemerintah seharusnya dapat memberi subsidi kepada petani sawit mandiri, karena sebagian besar lahan sawit sudah memasuki masa replanting yang membutuhkan biaya tinggi.

Bisnis.com, PALEMBANG - Pengusaha sawit Sumsel menilai pemerintah seharusnya dapat memberi subsidi kepada petani sawit mandiri, karena sebagian besar lahan sawit sudah memasuki masa replanting yang membutuhkan biaya tinggi.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Rusdan Zaini Lubis mengatakan selama ini pemerintah seperti menjadikan petani sawit sebagai anak tiri dibanding petani tanaman lainnya.

"Padahal petani sawit mandiri ini merupakan kelompok yang harus mendapat perhatian pemerintah. Apalagi sekarang sudah memasuki masa peremajaan untuk lahan yang telah berusia 23 tahun,"paparnya saat ditemui Bisnis, Selasa (24/9).

Menurut Rusdan, pemerintah telah bersikap tidak adil dalam mengalokasikan dana APBN untuk subsidi petani. Pasalnya, hanya petani tanaman pangan yang mendapat bantuan subsidi sementata petani sawit tidak termasuk dalamd aftar.

"Yang saya tahu subsidi untuk petani pada 2013 ini mencapai Rp4 triliun, tetapi petani sawit tidak termasuk dalam kelompok penerima, inilah ketidakadilannya," katanya.

Berdasarkan perhitungan Gapki Sumsel lahan yang dikelola oleh petani sawit mandiri mencapai 2 juta hektare atau separuh dari total lahan yang dikelola petani mitra perusahaan atau plasma.

Sementara Dinas Perkebunan Sumsel menyebut terdapat sekitar 15% atau seluas 125.000 ha lahan milik petani sawit swadaya dari luas total lahan sawit di Sumsel yang mencapai 834.000 ha.

Gapki juga menilai dampak negatif dari tidak adanya perhatian pemerintah ini membuat produktivitas lahan sawit milik petani rendah. Perhatian itu tidak hanya berupa subsidi melainkan bentuk lain, seperti bimbingan.

"Jika lahan inti [dikelola perusahaan] bisa memproduksi minyak sawit mentah mencapai 7 ton per ha maka lahan petani hanya berkisar 3,5 ton per ha. Penyebabnya, petani menggunakan benih asalan bukan benih unggul," paparnya.

Sekretaris Gapki Sumsel Hari Hartanto menambahkan jika pemerintah serius menerjunkan penyuluh ke lapangan seharusnya pemakaian benih palsu atau asalan bisa berkurang.

"Kalau memang ada penyuluh tidak mungkin bibitnya pakai yang palsu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Dinda Wulandari
Editor : Sepudin Zuhri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper