Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Bank Indonesia terkait empat langkah strategis untuk menekan inflasi di Jakarta.
Adapun keempat langkah strategis pengendalian inflasi tersebut yakni mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), memperkuat kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok komoditas pangan strategis, membenahi infrastruktur pendukung perdagangan dan logistik, serta kerja sama pembinaan UMKM.
"Melalui koordinasi ini kami jadi tahu banyak mengenai apa yang harus kami lakukan. Kami ingin 'menginjak' inflasi. Problemnya memang ada di lapangan, seperti Cipinang dan Kramat Jati," tutur Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Bank Indonesia, Jumat (13/9/2013).
Menurut Jokowi, inflasi di Jakarta terkait langsung dengan pasokan, harga, manajemen distribusi, dan komunikasi.
"Kami ingin tahu pelakunya siapa, mafianya siapa yang melakukan kartel. Lapangan harus betul-betul kami kuasai," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menyebutkan tingginya tekanan inflasi di Jakarta saat ini memang bersumber dari inflasi bahan pangan.
Dia mengatakan selama 2011 hingga 2012, inflasi di Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, kendati trennya semakin menurun.
"Pada dua kuartal terakhir, inflasi di Jakarta sudah menurun. Ini harus dikelola dan dijaga stabilitasnya. Inflasi di Jakarta itu berkontribusi 22,5% ke inflasi nasional. Jadi kalau di Jakarta terkendali, otomatis nasional juga terkendali," ujar Agus.
Untuk pembinaan UMKM, BI juga melakukan penandatangan perjanjian kerja sama bantuan teknis pengembangan UMKM.
Perjanjian yang berlaku hingga 2015 tersebut meliputi pelatihan kepada UMKM pengenai pengelolaan keuangan dan pertukaran informasi. Penyaluran kredit UMKM di Jakarta masih rendah yakni 9,6%, padahal secara nasional mencapai 18,8%.
