Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menyarankan pemerintah agar tidak menggunakan sistem tender pada jual beli bahan bakar nabati (BBN) untuk bauran solar.
Wakil Ketua Aprobi Immanuel Sutarto mengatakan pengusaha tidak mempermasalahkan berapa banyak produksi BBN untuk memenuhi mandatori 10% dari pemerintah. Hal yang harus diperhatikan saat ini adalah permasalahan harga yang belum tuntas karena masih proses berunding.
“Lebih baik harga ditetapkan oleh pemerintah atau menggunakan harga patokan ekspor saat ini,” katanya, Jumat (13/9/2013).
Sutarto mengatakan proses tender akan merugikan pengusaha-pengusaha berkapasitas kecil. Dia optimis besaran mandatori 10% atau lebih dapat dipenuhi oleh produsen biofuel jika permintaan di dalam negeri meningkat. Mereka pun siap mengurangi ekspor.
Aprobi mencatat produksi biofuel pada 2012 sebanyak 2,1 juta kilo liter (kl). Dari angka itu, 700.000 kl untuk pasokan dalam negeri. Sisanya 1,4 juta kl diekspor. Karena adanya mandatori, asosiasi mengestimasi produksi hingga akhir 2013 sebanyak 2,3 juta kl. Sebanyak 1,2 juta kl akan mereka pasok ke dalam negeri, sisanya untuk ekspor sebanyak 1,1 juta kl. Estimasi tersebut, imbuhnya, akan terpenuhi dengan syarat harga telah disepakati bersama sejak September.
Selain persoalan harga, hal lain yang harus diperhatikan mengenai kemudahan izin pendirian pabrik. Peningkatan produksi sebaiknya diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Izin tersebut sebaiknya dipermudah untuk pabrik berkapasitas kecil.
Kewajiban bauran BBN 10% sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No 25/2013. Pemerintah mewajibkan bauran ke bahan bakar minyak (BBM) solar yang digunakan sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Khusus untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), target bauran sebesar 20%.
//Target 100.000 kl//
Mengenai bauran BBN untuk PLN, Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PLN Mohammad Sofyan mengatakan perseroan ditargetkan memenuhi 100.000 kilo liter (kl) untuk solar jenis highspeed diesel (HSD) hingga akhir tahun ini. Pada 2014, PLN menargetkan bauran biodiesel sebanyak 20% atau sekitar 1 juta kl.
Target konsumsi biodiesel tersebut setara dengan 6% dari konsumsi bahan bakar minyak (BBM) PLN saat ini. Penggunaan BBM selama 4 bulan terakhir ditargetkan mencapai 1,9 juta kl dari total target setahun sebesar 6,3 juta kl.
Agar mandatori itu tercapai, seluruh bahan bakar minyak pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) harus diganti dengan biodiesel. Saat ini PLN tengah menyiapkan cara untuk memenuhi target tersebut.
Untuk persiapan penggantian itu, PLN tengah mengamandemen perjanjian pada genset yang disewa agar bisa menggunakan biodiesel. Mereka tengah memproses amandemen kontrak pada bulan ini. Kontrak harus diamandemen karena perusahaan pelat merah itu tidak bisa sembarangan menggunakan biodiesel ke mesin pembangkit.
Ada kekhawatiran jika penggunaan biodiesel dapat mengganggu kinerja mesin sehingga pemilik mesin harus sudah setuju terlebih dahulu. Persiapan selanjutnya, peseroan akan dibantu PT Pertamina (Persero) untuk meningkatkan kandungan zat pencampur bahan baku nabati (fatty acid methyl ether/FAME) ke dalam HSD sebesar 10%.
“Pembangkit yang menggunakan BBM paling besar 5MW. Penggunaan BBM untuk PLTD milik PLN sendiri, PLTD sewa, dan PLTG,”kata Sofyan.
Upaya lain dari PLN adalah bekerja sama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menguji penggunaan biodiesel pada pembangkit listrik tenaga gas turbin (PLTG). Sofyan mengatakan penggunaan BBN bisa dirasakan tahun depan. Target konsumsi 100.000 kl hingga penghujung tahun ini setara dengan membangkitkan PLTD hingga 1.000 MW.
