Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia National Shipowners (INSA) menggalakkan penggunaan bahan bakar minyak kapal atau bungker non subsidi kepada operator pelayaran untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Jojok Moedjijo, pengurus DPP INSA bidang angkutan cair mengatakan, dukungan asosiasi pelayaran nasional itu diwujudkan dengan menyosialisasikan Peraturan Menteri ESDM No:1/2013 tentang pengendalian BBM, kepada perusahaan pelayaran anggota INSA di seluruh daerah Indonesia.
Jojok yang juga Koordinator Pelaksana Sosialisasi Permen ESDM No:1/2013 tersebut mengatakan, alokasi subsidi bahan bakar minyak di sektor angkutan laut nasional hingga saat ini masih terlalu besar. “Bahkan pada 2013 dialokasikan 1.300 kilo liter,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini, Kamis (12/9/2013).
Kendati begitu, pemakain bungker bersubsidi masih bisa dinikmati operator pelayaran kapal penumpang, perintis, angkutan penyeberangan penumpang, pelayaran rakyat dan kapal jenis roll on-roll off (ro-ro) full penumpang.
“Sedangkan untuk kapal jenis kargo dan full ro-ro pengangkut barang sudah menggunakan bungker nonsubsidi,”tuturnya.
INSA menilai pentingnya sosialiasi Permen ESDM No:1/2013 tersebut kepada seluruh anggotanya supaya tidak terjadi multitafsir dikalangan operator pelayaran maupun aparat penegak hukum di laut yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi di sektor transportasi laut.
Jojok mengatakan, sosialisasi sudah dilakukan sejak Agustus 2013 kepada perusahaan pelayaran anggota INSA di Medan Sumatera Utara dan Makassar. “Rencananya dalam waktu dekat sosialisasi juga dilakukan di Surabaya, Kalimantan dan Bali,” paparnya.
INSA berharap pemerintah memberikan insentif kepada operator pelayaran nasional yang melakukan bungker di dalam negeri dengan pengurangan PPn bungker yang saat ini masih dikenakan 10%.
Selain itu, mengusulkan keringanan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) yang merupakan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami mengusulkan PBBKB bisa dikurangi hingga 5% saja,”ujar Jojok.
Sekjen Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria, sebelumnya mengatakan mendukung kebijakan pemerintah tentang peningkatan pemanfaatan bahan bakar nabati pada bahan bakar minyak.
“Kebijakan tersebut setidaknya akan mampu memberi sumbangan terhadap ketahanan energi nasional,” ujarnya.
APBBMI sebelumnya bernama APBI (Asosiasi Pelayanan Bunker Indonesia) yang anggotanya melayani kegiatan pengisian bahan bakar kapal atau bungker pada sejumlah pelabuhan di Indonesia.
Dia mengatakan subsidi Pemerintah terhadap BBM untuk tahun 2013 menguras anggaran Negara sebesar Rp199,3 Triliun. “Kami berharap Pemerintah melahirkan kebijakan yang bisa membuat masyarakat tertarik menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Sofyano.
.JPG?w=300&h=221)
