Bisnis.com, JAKARTA -- Para menteri di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian tengah memfinalisasi draf paket kebijakan ekonomi yang akan diumumkan Presiden pada Jumat (23/8).
Sejumlah menteri hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian pada Kamis (22/8) mulai pukul 13.30 untuk menindaklanjuti rapat kabinet yang digelar sehari sebelumnya guna menyikapi perkembangan ekonomi terkini.
Menteri Perindustrian M.S.Hidayat mengatakan tim di bawah Kemenko Perekonomian ditugaskan untuk menyelesaikan regulasi yang akan diumumkan Kepala Negara esok hari pukul 10.00.
"Jadi, sekarang rapat. Nanti malam rapat lagi di Wapres. Besok diputuskan, baru diumumkan," katanya sebelum rakor berlangsung.
Kemenperin, lanjutnya, mengusulkan sejumlah perubahan regulasi untuk memperbaiki masalah struktural di dalam negeri, sebagaimana diamanatkan Presiden.
Perubahan itu menyangkut insentif pajak untuk industri, aturan di kawasan berikat, dan regulasi penetapan upah minimum.
"Saya sendiri coba susun suatu Inpres yang isinya memberikan guidance kepada pejabat pemerintah, apakah itu bupati, walikota, gubernur, manakala mereka harus memutuskan soal upah," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya akan mengusulkan perubahan mekanisme importasi produk pangan.
"Tidak hanya untuk mengantisipasi koreksi exchange rate, tetapi juga untuk meningkatkan pasok supaya stabilitas harga terjaga," ujarnya.
Adapun Menteri BUMN Dahlan Iskan mengemukakan pihaknya telah meminta perusahaan pelat merah untuk melakukan pembelian kembali (buyback) saham. Sejumlah BUMN mulai melakukan aksi beli sejak kemarin dengan menggunakan dana pensiun.
"(Kementerian) BUMN tidak akan jalan sendiri. BUMN akan berada dalam koordinasi kebijakan pemerintah secara makro," katanya.
Hingga berita ini diturunkan, rakor masih berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
