Negosiasi Inalum, Pemerintah Siapkan Beberapa Opsi

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah yang diwakili oleh tim perunding untuk pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah menyiapkan beberapa opsi menjelang negosiasi selanjutnya. Negosiasi selanjutnya akan dilakukan pada akhir bulan ini.

Beberapa opsi tersebut ditentukan dalam rapat yang digelar bersama Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Senin (19/8) di kantor Kemenperin. Perundingan terakhir dilakukan pada 10 Juli 2013.

Hidayat menyebutkan beberapa opsi tersebut perlu ditentukan untuk memperlancar negoisasi. Adapun, tenggat waktu perjanjian kerjasama Inalum antara pemerintah Indonesia dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) yakni 1 November.

"Mulai besok akan ada rapat antara pengacara dari Jepang dan Indonesia. Opsi yang kami siapkan ini untuk melengkapi visi mereka dalam rapat, yakni untuk target dan angka [nilai buku]. Untuk nilai buku saya belum bisa menyebutkan," ujar Hidayat pada Senin (19/8/2013).

Ketua Tim Perunding sekaligus Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahjana menyebutkan selain menyiapkan beberapa opsi untuk negosiasi selanjutnya, rapat tersebut juga mengkaji beberapa dampak yang bisa terjadi.

Agus menjelaskan perbedaan nilai buku dari pemerintah Indonesia dengan NAA terjadi akibat master of agreement yang dibuat pada awal perjanjian tidak memperhitungkan berbagai aspek yang bisa terjadi di kemudian hari, seperti krisis yang melanda Indonesia pada 1998.

Hingga saat ini pengambilalihan Inalum memang terbentur perhitungan nilai buku antara pihak Jepang dengan Indonesia yang belum sama. Indonesia menetapkan nilai buku berdaarkan perhitungan sebelum revaluasi, sementara pihak Jepang sudah.

Selanjutnya, jika Inalum telah diambil alih 100% oleh pemerintah Indonesia, Hidayat merekomendasikannya untuk  berdiri sendiri sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disebabkan kepemilikan saham Inalum nantinya akan penuh menjadi milik pemerintah.

"Paling tidak tahap pertama akan begitu. Otomatis, [menjadi] BUMN. Tidak perlu proses lainnya. Ribet. Selanjutnya, kami akan lihat dulu," pungkas Hidayat.