Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengajukan defisit anggaran tahun depan Rp154,2 triliun yang berasal dari total pendapatan Rp1.662,5 triliun dan belanja sebesar Rp1.816,7 triliun.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dengan defisit anggaran yang mencapai 1,49% terhadap produk domestik bruto (PDB) itu maka rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2014 tetap ekspansif.
Meskipun demikian, menurut SBY, defisit tersebut masih lebih rendah dibandingkan defisit anggaran yang ditargetkan dalam APBN-Perubahan 2013 sebesar 2,38%. Menurutnya, penurunan tersebut bertujuan menjaga fiskal yang sehat dan berimbang.
“Langkah itu merupakan bagian dari strategi kita untuk menjaga kesinambungan fiskal, namun tetap memberikan ruang bagi ekspansi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Presiden dalam pidato pada Jumat (16/8/13) di DPR, Jakarta.
Untuk membiayai defisit tersebut, Presiden mengungkapkan pemerintah akan menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap menjaga risiko fiskal seminimal mungkin.
Menurutnya, sumber utama pembiayaan dalam negeri adalah surat berharga negara (SBN), sedangkan pembiayaan luar negeri adalah pinjaman program dan proyek. Presiden berjanji pencarian pembiayaan tersebut tidak akan terlalu membengkakan utang pemerintah.
Untuk akhir 2014, Presiden menargetkan rasio utang pemerintah terhadap PDB turun menjadi 22%-23%, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata negara-negara berkembang lainnya yakni 33% terhadap PDB.
“Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah itu menjadi salah satu indikasi semakin kuatnya struktur ketahanan fiskal nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya kita untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan,” jelas SBY.
Selain untuk menjaga kesinambungan dan ketahanan fiskal, SBY mengatakan penurunan rasio utang dan defisit anggaran bertujuan untuk mempertahankan peringkat layak investasi (investment grade) yang telah diperoleh Indonesia dari dua lembaga pemeringkat dunia.
“Untuk mempertahankan posisi itu, pemerintah senantiasa menjaga pengelolaan utang yang hati-hati, transparan, dan kredibel, sesuai dengan standar internasional,” jelas Kepala Negara.
Selain itu, SBY berharap fiskal yang lebih kuat dapat meringankan kerja pemerintahan berikutnya. Pemerintahan SBY yang berlangsung sejak 2004 akan berakhir pada akhir Oktober 2014.
“Sebagai Kepala Pemerintahan yang Insya Allah akan mengakhiri tugas di akhir Oktober tahun depan, saya tidak ingin memberikan beban kepada presiden pengganti saya besarta pemerintahan yang dipimpinnnya,” jelas SBY.
