Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kasus korupsi yang tengah diberangus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup menyita pemberitaan media massa termasuk dugaan suap di sektor minyak dan gas bumi (migas).
Namun, hal tersebut nyaris luput dalam pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyambut HUT ke-68 RI di hadapan pejabat negara dan para anggota dewan di Gedung MPR/DPR, Jumat (16/8/2013).
Pidato berdurasi hampir 1 jam itu sama sekali tak membahas persoalan korupsi. Padahal, untuk sektor ekonomi nasional serta masalah internasional ia memaparkan cukup rinci.
"Di bidang pencegahan korupsi, terorisme dan mengenai dampak perubahan iklim harus tetap dilanjutkan prosesnya. Saya mendorong institusi penegak hukum termasuk KPK agar tidak tebang pilih," ini satu-satunya pernyataan SBY soal korupsi.
Presiden justru mengedepankan soal pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam sejumlah program. Selain itu juga terkait kiprah Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik di Suriah, Palestina, dan Mesir.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menilai apa yang dikemukakan SBY tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Utamanya, soal kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan terkait upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
"Sikap bebas aktif bukan berarti kita tidak punya sikap atau cari aman. Konflik yang memberangus kemanusiaan harus berani tegas. Dan upaya menjaga keutuhan NKRI masih sebatas keutuhan teritorial tapi substansi bernegara kita jauh dari berdaulat dengan impor gila-gilaan dan ketergantungan pada utang luar negeri," ujar Rieke.
Menurut dia, program sosial untuk mengentaskan kemiskinan yang digarap pemerintah tak sesuai dengan kebutuhan sesugguhnya. Program yang dimaksud ialah bantuan beras miskin, program keluarga harapan, bantuan operasional sekolah, jaminan kesehatan masyarakat, bantuan siswa miskin, dan bantuan untuk lansia maupun penyandang cacat.
"Saya mempertanyakan dari mana angka kemiskinan yang dipaparkan? Untuk program jamkesmas pada 2008-2012 pakai data 76,4 juta masyarakat miskin dan tidak mampu sekarang sudah 86,4 juta bahkan 96,4 juta. Data yang disampaikan berbanding terbalik dengan realitas," kata Rieke.
Mengenai kemiskinan disampaikan presiden, Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah berhasil menekan angka kemiskinan secara bertahap. Pada 2004, penduduk miskin turun 16,66% menjadi 11,37% pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga turun dari 9,86% selama 2004 menjadi 5,92% pada Februari 2013.
