Bisnis.com, JAKARTA - Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan keep buying strategy guna mempertahankan daya beli masyarakat yang tertekan oleh perlambatan ekonomi dan lonjakan inflasi.
Menteri Keuangan Chatib Basri menjelaskan bahwa sejumlah opsi kebijakan yang tengah dikaji oleh pemerintah saat ini adalah penaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), pengurangan pajak penghasilan karyawan, dan penangguhan pajak perusahaan padat karya.
Keep buying strategy artinya di masa krisis jangan berhenti membeli barang dan jasa.
Di masa krisis, pembelian barang dan jasa biasanya menurun. Masyarakat akan berusaha mengecangkan ikat pinggangnya. Akan tetapi hal ini tidak boleh terjadi. Pembelian barang dan jasa harus tetap berlangsung.
Dalam wawancara khusus dengan tim redaksi Bisnis Indonesia pada Kamis (15/8/2013) Chatib menjelaskan kebijakan keep buying strategy pernah dilaksanakan pemerintah untuk bertahan di tengah krisis keuangan global pada 2008.
Meskipun banyak menyediakan insentif pajak untuk investasi, Chatib mengatakan pemerintah tetap akan mempertahankan kesinambungan fiskal dengan menjaga defisit keseimbangan primer, defisit anggaran, dan rasio utang pada level aman.
Chatib meyakini berkurangnya penerimaan pajak akibat banyaknya in sentif tidak akan memperle bar defisit anggaran yang harus dibiayai de ngan utang mengingat penyerapan belanja negara yang juga masih lemah.
Sementara itu, Lana Soelistianingsih, Kepala Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia, menilai rencana pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui insentif pajak justru diyakini akan berdampak buruk terhadap fiskal negara dalam jangka panjang.
Menurutnya, insentif pajak dari pemerintah guna mendorong daya beli masyarakat tersebut tidak efektif, dan justru hanya membuat anggaran fiskal pemerintah menjadi tidak sehat.
“Tingkat pajak [tax rate] Indonesia ini 12,8% lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga lainnya. Misalnya saja, Vietnam 14%, lalu Thailand 16%. Fiskal negara bisa berdampak buruk dalam jangka panjang nantinya,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah lebih baik mengatasi tingkat inflasi yang hingga saat ini tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah.
Dia menilai pemerintah belum dapat benar-benar membereskan polemik dari pasokan bahan pangan pokok.
Selain inflasi, lanjutnya, alternatif lain yang bisa diambil pemerintah yakni dengan mempercepat penyerapan belanja modal atau goverment spending terutama dari sektor infrasktruktur. (Sri Mas Sari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
