Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan 5 fokus kebijakan dalam upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa memaparkan kebijakan-kebijakan tersebut di dalam jumpa pers usai Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Kamis (25/7/2013).
"Presiden sampaikan 5 hal penting yang menjadi keputusan rapat dan harus dijalankan seluruh kementerian/lembaga," katanya.
Pertama, pemerintah akan mempercepat kebijakan pemangkasan birokrasi yang mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Pemangakasan birokrasi adalah cara pemerintah menjaga investasi tetap mengalir ke Tanah Air di tengah penciutan ekonomi global.
Kedua, pemerintah akan berupaya menekan tingkat inflasi yang beberapa bulan terakhir melonjak jauh di atas target dengan memastikan ketersediaan komoditas kebutuhan pokok.
Ketiga, pemerintah akan memastikan industri bisa tetap tumbuh dan menyerap tenaga kerja dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan perbaikan hubungan industrial.
Keempat, pengawasan yang ketat dan perluasan program perlindungan sosial. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi dampak gejolak ekonomi pada masyarakat miskin.
Kelima, SBY memberikan instruksi khusus untuk mengevaluasi kebijakan sektor pertanian dan tata niaga komoditas pangan.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan inti dari paket kebijakan pemerintah adalah mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Kombinasi kontrol inflasi, penyederhanaan tata niaga impor, upaya menjaga penyerapan tenaga kerja dan perlindungan sosial diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.
Ketahanan daya beli masyarakat sangat penting karena selama ini pertumbuhan PDB Indonesia ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Selain itu, Menkeu mengatakan pemerintah akan mempercepat belanja pemerintah melalui penyederhanaan mekanisme disbursement dan pembukaan blokir anggaran.
"Investasi juga penting. Kebijakannya melalui perizinan. Halangan investasi selama ini bukan tingkat bunga, tapi perizinan," kata Chatib yang juga menjabat Kepala BKPM.
