BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Perhubungan membutuhkan anggaran sekitar Rp6 triliun untuk membangun dan mengembangkan sejumlah sekolah di bidang transportasi.
Sekertaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenhub Wahyu S. Utomo menyatakan pihaknya menargetkan dapat membangun sejumlah sekolah di bidang transportasi secara bertahap pada 2013 hingga 2015.
“Kami harapkan dapat bangun sekolah untuk transportasi darat, laut dan udara namun untuk tahun ini anggaran untuk pendidikan hanya Rp1,7 triliun,” ujarnya di Solo, Jumat (14/6/2013).
Wahyu menjelaskan kebutuhan anggaran diperkirakan rata-rata sekitar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasaran sekolah transportasi.
Kemenhub, tuturnya, akan mengembangkan sejumlah sekolah transportasi darat di Makassar, dan sekolah pendidikan transportasi laut di Aceh. Pembangunan sekolah ini juga akan dilakukan di Padang, Minahasa Selatan, Sorong, Nusa Tenggara Timir, Kalimantan Barat, Riau, dan Bali.
Selama ini, keterbatasan sekolah transportasi dan banyaknya SDM Indonesia yang bekerja di luar negeri membuat kekurangan SDM bidang transportasi di Indonesia.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan pelayaran nasional diminta memberikan beasiswa prestasi bagi sejumlah calon periwira kapal untuk mengikuti pendidikan periwara kapal sehingga dapat digunakan ketika perwira kapal tersebut lulus.
Selain itu dia juga menyatakan pihaknya merencanakan akan mewajibkan semua maskapai penerbangan yang mengambil pilot dari sekolah pilot milik Pemerintah.
Saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Seketariat Negara agar merevisi Peraturan Pemerintah No. 1/2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Dia menambahkan bila peraturan pemrintah itu telah direvisi maka sejumlah maskapai yang akan menggunakan pilot dari sekolah penerbangan milik pemerintah maka perusahaan penerbangan wajib membayar sejumlah biaya pada negara.
“Kita targetkan bisa segera direvisi sehingga ada aturan semua biaya diklat dan tarif BPSDM,” katanya.
