BISNIS.COM, JAKARTA - Dirjen Pajak Fuad Rahmany curhat soal target pajak yang sulit dicapai. Selain kondisi ekonomi yang menurun, khususnya aktivitas ekspor, kekurangan kapasitas dan demoralisasi pegawai pajak dituding sebagai penyebabnya.
Fuad Rahmany, yang naik ojek dari depan Sarinah Thamrin ke kantornya di kawasan Gatot Soebroto karena macet parah, Rabu (5/6) malam, menuturkan saat ini sekitar 80% penerimaan pajak berasal dari sekitar 30.000 perusahaan.
Untuk menyisir perusahaan yang jumlahnya begitu banyak, pegawai pajak yang hanya berjumlah 32.000 karyawan, di mana sebagian besar adalah pegawai administratif, bukan lapangan, tidaklah mencukupi.
"Ini masalah mendasar, DJP [Direktorat Jendral Pajak] kurang besar pegawainya...," ujarnya.
Ia membandingkan dengan praktik perbankan yang mengurusi cabang dan unit serta UKM, yang membutuhkan banyak pegawai. Sebagai perbandingan, BRI kini memiliki sekitar 100.000 pegawai.
KAPASITAS KURANG
Dibandingkan dengan banyak negara lain, kapasitas Ditjen Pajak Indonesia jauh dari memadai. Fuad mencontohkan pegawai pajak Jerman, yang bekerja berbasis sepenuhnya pada teknologi informasi, mencapai 110.000 orang.
"Padahal jumlah penduduk Jerman cuma sepertiga Indonesia. Ini karena hampir semua orang dijagain oleh pegawai pajak di Jerman," jelasnya.
Dia menambahkan, China dengan penduduk lima kali Indonesia, memiliki 880.000 pegawai pajak. "Saya ngomong ke petinggi negeri juga DPR, jangan mimpi tax ratio tembus 16% kalau pegawai pajak tak ditambah jumlahnya," tuturnya.
Karena itu ia menekankan, persoalan yang dihadapi soal pajak bukan hanya per-Gayus-an, atau terkait kasus-kasus penangkapan pegawai yang terindikasi suap. "Tetapi masih banyak sektor ekonomi yang belum terjangkau karena kapasitas Ditjen Pajak yang kecil."
Dia mengilustrasikan pertumbuhan ekonomi yang berlipat dua dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan perpajakan juga double, "tetapi kapasitas pajak masih sama."
Pada 2006, penerimaan perpajakan hanya Rp400 triliun dan tahun ini ditargetkan Rp1000 triliun. Sebaliknya, pegawai pajak bahkan turun dari 32.000 menjadi 31.500 orang saat ini.
Padahal, potensi yang bisa dikejar dari esktensifikasi pajak sangat besar. Contohnya, penjual garmen di Mangga Dua dan Tanah Abang, Jakarta, bisa memiliki omset Rp1 miliar sehari, tetapi tidak bisa dikejar karena kapasitas yang kurang.
"Penjual handphone bisa punya omset Rp5 miliar setahun, tetapi begitu dikejar pembukuannya sulitnya setengah mati.. ya sudah kita nggak bisa apa-apa," jelasnya.
Jumlah pegawai penting, karena 1 perusahaan besar, ekivalen dengan 10.000 perusahaan kecil. Sedangkan di Indonesia terdapat ratusan ribu perusahaan kecil yang belum disentuh.
Sayangnya, kata Fuad, "Kita hanya punya sekitar 4.000 account representative yang terjun ke lapangan. Idealnya setiap satu perusahaan dikawal satu orang."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
.jpg?w=300&h=221)
