JAKARTA--Pemerintah diminta untuk menyiapkan tata kelola industri minyak dan gas bumi (migas) agar mampu menarik investor sekaligus menjaga iklim investasi di sektor yang membutuhkan modal besar itu.
Lukman Mahfoedz, President Indonesian Petroleum Association (IPA) mengatakan perlu tata kelola industri migas yang lebih baik untuk menggairahkan kembali sektor hulu migas. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta adanya tata kelola yang lebih baik agar investasi hulu migas terus berjalan.
“Hanya kejelasan, kepastian dan konsistensi yang dapat membuat investasi berjalan di dalam negeri. Karenanya, tata kelola migas memerlukan tiga hal itu. Industri hulu migas itu penuh risiko,” katanya, Rabu (8/5/2013).
Lukman mengungkapkan tahun ini seluruh anggota IPA akan berinvestasi dengan total US$23 miliar untuk belanja modal dan operasi. dari jumlah tersebut, US$2 miliar diantaranya akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi agar cadangan migas Indonesia terus meningkat.
Tahun lalu, seluruh anggota IPA menyumbangkan sekitar US$35 triliun dari total penerimaan negara tahun itu. jumlah tersebut sama dengan sekitar 30% dari total penerimaan negara pada 2012 lalu.
Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan saat ini tata kelola migas di dalam negeri sebenarnya telah tersusun dengan baik. Hal itu terlihat dengan adanya mekanisme koreksi dan audit terhadap program kerja yang dilakukan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Elan mengungkapkan berdasarkan prinsip kontrak kerja sama, jika terbukti ada permasalahan dalam pelaksanaan kontrak maka hal tersebut merupakan permasalahan hukum perdata. Selain itu, SKK Migas juga telah melakukan suspended account sesuai Pedoman Tata Kerja. (sep)
