BISNIS.COM, JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mempertimbangkan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku bagi semua jenis konsumen.
Namun, Presiden menyatakan kebijakan opsi tersebut harus disertai dengan pemberian bantuan langsung bagi masyarakat miskin.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pemberian bantuan langsung tersebut harus diajukan di dalam APBN-Perubahan (APBN-P) 2013 karena dalam UU APBN 2013 saat ini tidak diatur mengenai pemberian bantuan langsung.
Harry menjelaskan pembahasan pemberian bantuan langsung dalam APBN-P 2013 di DPR sangat rawan dipakai sebagai alat politik.
“Kalau mau ada bantuan langsung, harus dibahas di APBN-P. Bakal makin ribut itu sebagai alat politik, apalagi kan sekarang mau Pemilu 2014. [Presiden] SBY sanggup tidak menghadapi itu?” ujarnya saat dihubungi Bisnis hari ini, Minggu (28/4).
Selain itu, lanjutnya, pembahasan bantuan langsung di APBN-P 2013 hanya makin memperlambat keputusan pemerintah mengenai kebijakan harga BBM bersubsidi. Akibatnya, penyehatan fiskal juga semakin tertunda lagi dan beban subsidi BBM yang ditanggung pun akan semakin besar.
Oleh karena itu, Harry menegaskan pemerintah untuk segera menerapkan dual price BBM bersubsidi yang sudah diwacanakan selama ini. Pemerintah, lanjutnya, harus berani menanggung risiko yang ada. Namun, dia menilai risiko tersebut lebih kecil daripada pemerintah terus menunjukkan keraguan.
“Risiko pasti ada, tetapi yang paling penting ketegasan dari pemerintah. Jangan berkutat di situ-situ saja,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
