BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah akan memberikan tambahan pasokan solar bersubsidi untuk mengurai antrean kendaraan akibat kelangkaan di di beberapa daerah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan penambahan pasokan solar bersubsidi tersebut mulai berlaku besok [Rabu 24 April 2013] sampai dengan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi keluar.
“Iya [berlaku besok] sampai dengan nanti kalau sudah ada keputusan tentang harga [BBM bersubsidi],” katanya di Gedung Kemenkeu, Selasa (23/4/2013).
Jero menuturkan langkah tersebut diambil pemerintah untuk melindungi sektor riil. Pasalnya, jelas Jero, antrian panjang akibat kelangkaan solar bersubsidi akan mengganggu jalur distribusi dari sektor riil yang dampak turunannya akan dirasakan oleh masyarakat.
Menurutnya, gangguan pada distribusi akan berimbas pada kenaikan harga barang di masyarakat yang kemudian mendorong laju inflasi. Dia meyakini dengan penambahan pasokan solar bersubsidi akan mampu mengurai antrian dalam waktu 2 sampai 3 hari.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan penambahan pasokan dilakukan melalui operasi pasar dan pencatatan untuk menghindari pengisian berkali-kali saat pasokan bertambah.
“Kami mau tambah suplainya supaya mengatasi antrean dengan cara operasi pasar. Jadi misalnya ada 200 mobil yang antre, kami catat mobilnya, kemudian tidak bisa balik lagi,” jelasnya
Djoko mengatakan operasi pasar ini akan dilakukan di beberapa daerah yang memiliki titik antrian yang panjang. Penambahan kuota, lanjutnya, akan diberikan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing daerah.
Sementara itu, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan Pertamina akan ikut bertugas dalam mengatasi masalah kelangkaan solar bersubsidi tersebut. “Pertamina diminta bersama untuk mengatasi kekurangan solar yang antriannya panjang di seluruh Indonesia,” katanya.
Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan mengatakan kelangkaan solar bersubsidi ini bukan disebabkan karena adanya kesalahan distribusi, tetapi karena adanya penentuan kuota subsidi yang tidak sesuai dengan pertumbuhan konsumsinya.
