BISNIS.COM, JAKARTA: Kementerian Riset dan Teknologi mendukung Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Provinsi Bangka Belitung karena dinilai lebih aman dan strategis guna mengatasi kelangkaan energi di masa depan. Kebutuhan energi pada 2025 diperkirakan mencapai 100 giga ton lebih.
Menteri Negara Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengatakan pihaknya mendorong rencana pembangunan PLTN di provinsi tersebut seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi di masa mendatang. Menurutnya, Bangka-Belitung adalah pulau yang strategis dan aman.
"Pulau Bangka relatif aman dari gempa karena terlindungi pulau Sumatra dari ring of fire, selain itu listrik yang dihasilkan nanti dapat dengan mudah dihubungkan dengan jaringan listrik utama di Sumatra dan Jawa," kata Gusti dalam keterangan pers yang dikutip pada Kamis, (18/4/2013).
Dia memaparkan kebutuhan energi pada 2025 diperkirakan mencapai 100 giga ton lebih, namun kini hanya dapat dipenuhi sekitar 30% saja. Gusti menegaskan PLTN merupakan alternatif yang dapat mengatasi kelangkaan energi di masa depan. Tak hanya itu, pemilihan pulau Bangka sebagai lokasi studi tapak PLTN dinilai tepat karena tersedianya sumber uranium tersedia di wilayah tersebut.
Walaupun demikian, organisasi lingkungan Greenpeace menolak pengembangan nuklir di pelbagai negara, apalagi berkaca dengan kejadian radiasi nuklir Fukushima di Jepang, saat terjadi Tsunami pada Maret 2011. Jan Baranek, Kepala Kampanye Energi Nuklir Greenpeace Internasional, mengatakan bencana nuklir di Fukushima adalah peringatan pada masyarakat bahwa mereka yang tinggal di kawasan sekitar reaktor nuklir sesungguhnya berada dalam konsekuensi yang sama yakni terkontaminasi.
“Bencana nuklir Fukushima terjadi karena pemerintah Jepang gagal melindungi masyarakat, justru lebih memilih melindungi industri nuklir. Untuk alasan ini, masyarakat di Jepang terus dihinggapi resiko radiasi meski satu tahun mendatang. Mereka tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangan apa-apa yang mereka miliki," kata Baranek seperti dilansir dalam situs Greenpeace.
