BISNIS.COM, DENPASAR--Perusahaan perkeretaapian asing, China Railway Corporation menyatakan minat kepada pemerintah Bali untuk membangun monorel keliling pulau Dewata dengan investasi yang ditaksir mencapai Rp17 triliun.
Ketut Wija, Asisten Pemerintah Provinsi Untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan, mengatakan minat perusahaan asal China sudah dibicarakan dengan gubernur Bali.
Namun pada pembicaraan bulan lalu, China Railway Corporation belum membahas secara detil bentuk investasi.
“Skema investasi berupa joint ventura atau yang lainnya, masih belum pembicaraan lebih lanjut,” katanya kepada bisnis, Rabu (17/4/2013).
Dia memaparkan, kesulitan pembangunan infrastruktur di Bali adalah bagaimana mencari kesamaan persepsi dari semua elemen yang ada, karena banyak megaproyek yang terancam gagal akibat terjadi perbedaan persepsi tersebut.
Kesulitan paling mendasar adalah pembebasan lahan. Apalagi, jika lahan itu sudah berkaitan dengan tempat ibadah pura. Belum lagi soal budaya dan agama yang menurut Wija tak kalah pelik.
Pemerintah Provinsi Bali tetap menginginkan membangun jalur kereta api untuk meratakan perkembangan pariwisata di Pulau Dewata. Keperluan infrastruktur transportasi massal sudah mendesak di Bali mengingat kemacetan mulai menggejala.
Proyek ini, jelasnya, akan terus didorong untuk mengembangkan pariwisata Bali.
Selain itu, pengembangan megaproyek yang digagas sejak 2009 ini dipastikan mampu membuka destinasi wisata baru dan meratakan perekonomian yang saat ini cenderung lebih maju di kawasan selatan pulau Bali.
Jadi, jika China masih belum mampu menegaskan minatnya, pemerintah bali akan mengupayakan agar pemerintah pusat lengkap dengan perusahaan milik negara untuk segera mewujudkan megaproyek pengembangan monorel ini.
Made Mangku Pastika, Gubernur Bali, mengatakan pemerintah akan terus mendorong sejumlah perusahaan BUMN dan kementerian untuk mewujudkan proyek itu.
"MoU pada 2011 dengan PT KAI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata akan kembali digunakan untuk mendorong terealisasinya megaproyek itu," katanya.
Pada 2011, lanjutnya, pasca ditandatanganinya MoU, Kementerian Perhubungan dan PT KAI pun sudah menyelesaikan feasibility study untuk pembangunan rel kereta api lingkar Pulau Bali.
Jaringan kereta itu nantinya menghubungan Bandara Ngurah Rai dan bandara internasional lainnya yang akan dibangun di utara Pulau Bali serta beberapa lokasi wisata.
Studi kelayakan yang berjalan selama setahun itu, lanjutnya, pemerintah akan menawarkan kepada swasta untuk berinvestasi, baik sarana maupun prasarana.
Pada tatanan prinsip, pemerintah ingin memberi kesempatan kepada swasta untuk berinvestasi dalam bisnis kereta api lingkar Bali.
“Saya dengar dari hasil studi kelayakan sementara ini dinyatakan tidak layak karena biaya terlalu tinggi dibandingkan dengan hasil yang akan dicapai.”
Namun, Pastika tetap menginginkan dengan melihat manfaat sosial, budaya dan pemerataan pembangunan itu harus diperhatikan.
Untuk itu, jika tidak mampu pembiayaan diadakan dari dalam negeri, Bali akan mencari pendanaan dari luar.
Untuk minat dari sektor swasta, Gubernur Bali memastikan investor asal China telah menyatakan minat dan akan segera melakukan kajian.
"China masih melakukan pengkajian sosial dan ekonomi terkait pengembangan Kereta api keliling Bali."
Adapun untuk keterlibatan pemerintah daerah, Bali akan tetap ikut berinvestasi. Namun yang pasti, bentuknya bukan berupa BUMD.
Pastika mengatakan, Bali belum mampu memberdayakan modal dalam bentuk BUMD.
"Selain belum adanya modal cukup, infrastruktur juga belum memadai."
Pemerintah yakin, realisasi kereta api keliling Bali mampu membuka destinasi wisata baru yang saat ini belum banyak dikenal.
Selain itu, juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatnya konektivitas antardaerah.
Sementara itu, Bagus Sudibya, Wakil Ketua Asosiasi Agen Perjalanan (ASITA) menyatakan dukungannya pada rencana monorel untuk meningkatkan semua sektor ekonomi.
“Proyek monorel sebagai solusi untuk menyediakan transportasi massal berkualitas bagi masyarakat dan komoditas dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pulau.”
Gde Sumarjaya Linggih Ketua Kamar Dagang Bali Perdagangan dan Industri Bali juga mendukung rencana pemerintah untuk membangun monorel.
Namun, pada pengoperasian, pemerintah harus mampu memastikan bahwa monorel akan mudah dan terjangkau untuk masyarakat.
“Pada intinya, Kadin pada dasarnya setuju dengan rencana pembangunan infrastruktur dan transportasi umum di Bali, karena infrastruktur dan transportasi umum telah lama menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi bali."
