BISNIS.COM, JAKARTA—Pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) masih terganjal oleh perbedaan nilai buku akuisisi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan sampai saat ini masih terdapat perbedaan nilai buku antara pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA).
“Masih ada sedikit perbedaan audit dari BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] [dengan audit dari NAA]. Ini yang harus diverifikasi lagi,” katanya di Gedung Kemenko, Selasa (16/4/2013) malam.
Menko hanya memastikan pengambilalihan PT Inalum oleh pemerintah Indonesia akan kurang dari Rp7 triliun. Pengambilalihan tersebut rencananya tetap akan menggunakan dana APBN.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen agar pengalihan PT Inalum ke Indonesia tetap berlangsung pada Oktober tahun ini.
Pemerintah Indonesia saat ini menguasai 41,12% kepemilikan PT Inalum, sedangkan sisanya sebesar 58,88% dikuasai oleh konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium.
Berdasarkan kontrak yang disepakati pada 7 Juli 1975 di Tokyo, pengaturan kerja sama tersebut akan berakhir pada Oktober 2013.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mengambil alih PT Inalum sebesar Rp7 triliun, yaitu Rp2 triliun pada 2012 dan Rp5 triliun pada 2013.
