BISNIS.COM, JAKARTA-Pemerintah Pusat mengumpulkan 33 Gubernur se-Indonesia untuk mendengarkan sosialisasi rencana kebijakan pemerintah untuk menekan subsidi bahan bakar minyak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan memaparkan latar belakang munculnya opsi kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM yang di bahas saat ini. Tujuannya, ada kesamaan pemahaman mengenai pengurangan subsidi dan dapat menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat.
"Ini [sosialisasi opsi kebijakan pengendalian subsidi] perlu dilakukan, karena gubernur adalah kunci dari pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Ini [pengurangan subsidi] juga bagian dari pemerataan, jadi kita akan berikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah sedangkan yang kaya kita kurangi subsidinya," katanya sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Gubernur di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (16/4/2013).
Rapat Koordinasi Gubernur yang diselenggarakan untuk membahas pengendalian BBM bersubsidi itu dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirut Pertamina dan Kepala Hiswana Migas.
Jero mengungkapkan dengan sosialisasi itu diharapkan dapat menghilangkan politisasi kebijakan melindungi masyarakat kurang mampu sebagai akibat pengurangan subsidi. Pasalnya, pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari kebijakan pengurangan subsidi.
Terkait opsi kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil pemerintah, Jero menyampaikan pemerintah saat ini belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk menghemat subsidi BBM.
"Yang pasti, , kebijakan yang diambil pemerintah nantinya tidak membebani masyarakat kurang mampu, karena pemerintah tetap akan melindungi masyarakat yang terkena dampak kebijakan itu," tuturnya.
