BISNIS.COM, JAKARTA— PT Jamsostek mendatangani kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri tentang pengintegrasian data administrasi kependudukan untuk peningkatan kepesertaan jaminan sosial.
“Dalam membangun pondasi transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, ini sejarah, apalagi ada kerja sama dengan Kemendagri,” kata Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi PT Jamsostek Agus Supriyadi di sela-sela penandatanganan kerja sama itu, Senin (15/4/2013).
Menurut dia, saat PT Jamsostek berubah menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maka seluruh penduduk Indonesia menjadi potensi besar untuk menjadi peserta.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya memerlukan informasi administrasi kependudukan dalam melihat profil penduduk yang berpotensi sebagai peserta.
“Meski seluruh penduduk bukan pekerja, tapi kami berkepentingan untuk melihat profil mereka agar dapat dipetakan atau diedukasi pentingnya jaminan sosial,” ujarnya.
Selain dapat dipergunakan untuk kepesertaan, Agus menambahkan, adminstrasi kependudukan (adminduk) sangat penting bagi PT Jamsostek untuk melakukan segmentasi peserta, sehingga edukasi yang dilakukan tepat sasaran.
Bahkan, dia menilai adminduk ini entry point dan banyak yang dapat dilakukan dengan data itu, termasuk melakukan penyempurnaan data base peserta dan menghindari adanya penyimpangan (zero fraud).
Agus mengusulkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang juga sebagai peserta BPJS Kesehatan maka sebaiknya menggunakan nomor identitas tunggal antara kedua badan itu. (ra)
