BISNIS.COM,JAKARTA -- Pemerintah sedang menyempurnakan skema kompensasi kepada rakyat miskin terkait dengan rencana pengendalian subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan kembali pembahasan tentang implementasi kebijakan pengendalian subsidi BBM.
Namun,beberapa hal semakin mengerucut seusai rapat internal masalah perekonomian antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sejumlah menteri kabinet, pejabat tinggi negara, serta BPH Migas dan Pertamina di Istana Cipanas, Jumat (12/3) malam.
Rapat internal pada Jumat malam dihadiri antara lain oleh Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Bidang Kesra Agung Laksono, Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeg, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.
Selain itu, hadir pula Mendagri Gamawan Fauzi, Menperin M.S. Hidayat, Mendag Gita Wirjawan, Menhub E.E. Mnagindaan, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Kepala BKPM Chatib Basti, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jend. Timur Pradopo.
Firmanzah menuturkan ada dua opsi gabungan yang digodok pemerintah terkait BBM, yaitu pengendalian dan kenaikan harga. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menyempurnakan skema kompensasi kepada masyarakat miskin.
"Masih dalam proses pematangan dan pendetilan hitung-hitungan serta kesiapan di lapangan. Juga penyempurnaan skema kompensasi kepada masyarakat miskin. Yang jelas subsidi untuk orang miskin," ujarnya, Sabtu (13/4).
Dia melanjutkan pemerintah akan menyampaikan pembahasan pengendalian subsidi BBM kepada DPR.
Hal itu penting karena dapat berpengaruh terhadap pembahasan asumsi makro yang memerlukan penyesuaian yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dan APBN alokasi anggaran penghematan belanja.
"Setelah dimatangkan, ada keterkaitan dengan APBN-P seperti terkait anggaran kompensasi, untuk dana bos, juga program keluarga harapan [PKH]," ujarnya.
Dia mengaku ada keinginan dari pemerintah untuk menyegerakan pembahasan asumsi makro (APBN-P).
"Kami inginkan [pembahasan APBN-P] tidak sampai pada pertengahan tahun ini. Kalau ada penyampaian ke DPR untuk relokasi," ujarnya.
Pemerintah, ujarnya, akan melanjutkan kembali pembahasan soal pengendalian subsidi BBM pada pekan depan.
"Soal kebijakan BBM, presiden masih minta dimatangkan, dihitung secara terinci, memastikan implementasi di lapangan tidak ada masalah," katanya.
