BISNIS.COM,JAKARTA--Pada akhir kuartal I/2013, postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2013 sudah membentuk defisit sebesar Rp17,9 triliun akibat tingginya belanja dan tertekannya penerimaan negara.
Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, total realisasi pendapatan negara dan hibah hingga 28 Maret 2013 mencapai Rp254,0 triliun atau 16,6% dari target APBN 2013 sebesar Rp1.529,7 triliun.
Adapun total belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp271,9 triliun atau 16,2% dari pagu APBN 2013 Rp1.683,0 triliun. Akibatnya postur APBN pada akhir 2013 membentuk defisit sebesar Rp17,9 triliun.
Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang rendah merupakan dua indikator kesehatan fiskal pemerintah yang harus dijaga.
Sepanjang bergulirnya APBN 2013, imbuhnya, penerimaan negara dari sektor perpajakan masih tertekan oleh krisis global. Sementara itu, di sisi belanja pemerintah khawatir tingginya konsumsi BBM bersubsidi akan memberikan tekanan terhadap fiskal pada kuartal III dan IV/2013.
"Fiskal kita harus kita jaga supaya sehat. Tahun lalu defisit kita 1,85% dan di 2013 rencananya 1,65% defisit," ujarnya dalam diskusi Munas Apindo, Selasa (09/04).
Menurut Agus, apabila tidak dikendalikan, subsidi energi khususnya BBM akan membengkak menjadi lebih dari Rp300 triliun dan berisiko memperlebar defisit APBN 2013 di atas 2% dari PDB.
Defisit APBN pada kuartal I/2013 yang sebesar Rp17,9 triliun jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi defisit APBN 2012 pada periode yang sama, yakni Rp8,0 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan defisit APBN 2013 tercatat mencapai Rp36,3 triliun per 28 Maret 2013. Namun, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang, realisasi penerbitan SBN per 9 April 2013 telah mencapai Rp103,40 triliun atau 36,81% dari target SBN bruto Rp281,77 triliun.
"SBN (neto) telah menyerap pembiayaan sebesar Rp71,06 triliun atau 39,38% dari target penerbitan SBN. Angka tersebut dengan asumsi dilakukannya settlement global bonds US$3 miliar pada 15 April 2013," ujar Pjs. Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan kepada Bisnis, Selasa (9/4).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
