BELANJA MODAL: Realisasi 5,6% Senilai Rp10,4 Triliun

BISNIS.COM,JAKARTA--Realisasi belanja modal pemerintah hingga kuartal I/2013 tercatat hanya Rp10,4 triliun atau 5,6% dari pagu Rp184,4 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2013.

Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo mengatakan belanja modal merupakan salah satu pos belanja yang menjadi fokus untuk dibenahi pemerintah. Pasalnya, realisasinya di awal tahun selalu rendah, menumpuk di akhir tahun, dan tidak terserap optimal.

"Kalau ada belanja modal harus ada TOR, RAB dan data dukung yang cukup," ujarnya di DPR, Selasa (9/4).

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati sebelumnya menuturkan realisasi belanja modal pemerintah pada kuartal I/2013 lebih rendah dibandingkan kuartal I/2012.

Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, realisasi belanja modal per 28 Maret 2013 mencapai Rp10,4 triliun atau 5,6% dari pagu Rp184,36 triliun. Adapun pada tahun lalu, realisasi belanja modal per 30 Maret mencapai 6,71% dari pagu Rp152,3 triliun.

"Belanja modal ini deviasinya antara 1-2% dari periode yang sama tahun lalu. Itu hampir di semua kementerian/lembaga," ungkap Anny, Kamis (4/4).

Pada kuartal I/2013, pencairan belanja modal merupakan yang terendah dibandingkan realisasi belanja barang dan belanja pegawai.

Pasalnya, belanja pegawai telah terserap Rp50,9 triliun atau 21,1% dari pagu Rp241,6 triliun dan belanja barang yang dicairkan telah mencapai Rp12,4 triliun atau 6,2% dari pagu Rp200,7 triliun.

Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro menambahkan belanja modal pemerintah termasuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi yang merupakan komponen pembentuk PDB. Penyerapan belanja modal yang lebih optimal, imbuhnya, dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 6,8% pada 2013.

"Jadi misalnya target kita dengan hanya mendasarkan konsumsi domestik dan FDI itu katakanlah 6,5%, mungkin dengan belanja modal yang bagus bisa 6,7-6,8%. Jadi ini akan memberikan peluang untuk percepatan," tuturnya.

Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan rendahnya penyerapan belanja modal tidak boleh dibiarkan karena akan mengurangi daya dorong APBN terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.