BISNIS.COM, JAKARTA--Kebijakan subsidi BBM bersubsidi berupa kombinasi penaikan harga secara bertahap sebesar Rp500 tiap 3 bulan dan percepatan program konversi BBM ke gas dinilai sebagai langkah yang tepat guna mengurangi volume penggunaan BBM bersubsidi yang diproyeksi menyentuh 48-53 juta kiloliter pada 2013.
Tumiran, Pakar energi dari Universitas Gadjah Mada sekaligus Anggota Dewan Energi Nasional, menuturkan APBN harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur dan menggerakkan industri bernilai tambah di dalam negeri.
Untuk itu, ruang fiskal harus diperlebar dengan mengurangi beban subsidi yang pada 2012 lalu bengkak menjadi lebih dari Rp300 triliun. Caranya, imbuh Tumiran, dengan melakukan kebijakan kombinasi antara penaikan harga jual BBM bersubsidi dan percepatan konversi BBM ke BBG.
"Harga BBM subsidi harus dinaikkan secara kecil dan bertahap. Saya rasa masyarakat bisa terima kalau naik Rp500/3 bulan, asal dijelaskan alasan dan pemanfaatan anggaran penghematannya untuk apa," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Rabu (13/03).
Menurutnya, apabila penaikan harga BBM dilakukan sekaligus Rp2.000-3.000/liter, masyarakat akan kaget dan berisiko mengerus daya beli masyarakat.
Tumiran juga mendorong percepatan konversi BBM ke BBG di sektor transportasi. Namun, dia menegaskan perlunya konsistensi dan aksi simultan dari kementerian terkait agar program yang dicanangkan sejak awal 2012 bisa dijalankan.
"Konversi ke BBM harus dipercepat. Tapi action-nya saya lihat lambat dari Kementerian ESDM. Pembangunan SPBG dan konverter kit saja tidak ada realisasinya," tuturnya.
Program konversi, imbuhnya, harus mengedepankan pengembangan industri dalam negeri dengan tidak mengimpor konverter kit tetapi mengembangkan industri konverter kit di Tanah Air.
Menurutnya, kementerian terkait harus bekerja dengan terkoordinasi, integrasi, dan beraksi dengan simultan agar kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa berjalan dengan baik.
"Harus ada kemauan dari menteri-menteri terkait dan ketegasan bahwa kebijakan ini untuk kepentingan dalam negeri," kata Tumiran.
Tumiran menambahkan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi penyelundupan dan penyalahgunaan BBM harus ditindak tegas. Selain itu, PLN harus mampu secara drastis mengurangi volume solar pada pembangkit listrik.
Dalam APBN 2013, pemerintah menetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter. Anggaran yang disiapkan untuk mendanai subsidi BBM ada sebesar Rp193,8 triliun. Pagu tersebut lebih rendah dari realisasi belanja subsidi BBM pada 2012 yang mencapai Rp211,89 triliun.
Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah akan mengumumkan opsi rencana kebijakan untuk mengurangi volume penggunaan BBM bersubsidi dalam 2 minggu ke depan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui konstruksi kebijakan subsidi energi saat ini kurang tepat sasaran karena banyak dinikmati oleh golongan ekonomi menengah ke atas.
Di sisi lain, Presiden mengatakan beban subsidi BBM pada anggaran semakin besar hingga berpotensi mengganggu kesehatan fiskal dan kestablian ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
