JAKARTA—Asosiasi Jalan Tol menilai pembangunan enam ruas tol dalam kota Jakarta sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingat gagasan pembangunannya berasal dari pihak tersebut.
Ketua Asosiasi Jalan Tol (ATI) Fatchurrahman mengatakan mau diteruskan atau diberhentikannya proyek tersebut sebaiknya diserahkan kepada Pemprov DKI.
“Mau bagaimanapun, mau terus atau berhenti pasti aka nada pro kontra, apalagi gagasan enam ruas tol tersebut sejaka awal sudah menuai kontroversi,” katanya kepada Bisnis, Selasa (13/3/2013).
Menurutnya, jika Pemprov DKI menghendaki pembangunan ruas tol dalam kota tersebut sebaiknya pihaknya segera melakukan pengkajian dan analisis dampak lingkungan (Amdal) yang merupakan kunci pembangunan tersebut.
“Dari analisis lingkungan itu kan jadi terlihat, bagaimana dampak dari pembangunan tersebut. Jadi kan bisa diputuskan nasib dari proyek tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, pada kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan pihaknya masih belum bisa memberi keputusan terkait proyek tol sepanjang 70 km tersebut. "Kami masih belum bisa memutuskan karena belum ada sinkornisasi antara pihak yang pro dan kontra," katanya.
Karenanya, Pemprov DKI Jakarta sangat berhti-hati dalam mengambil keputusan proyek tersebut. Jokowi menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih meminta dan mendengarkan sejumlah pendapat dari masyrakat dan pengamat.
"Hingga saat ini kami masih mendengar berbagai keputusan dari warga dan beberapa pengamat sehingga nanti hasilnya dapat mewakili masyarakat itu sendiri," ujarnya.
Dia juga menegaskan pembangunan enam ruas tol tersebut harus berdasarkan dukungan masyarakat sehingga pembangunannya memang yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Saya katakan kita itu harus pro masyarakat jadi tol itu nantinya bisa dirasakan masyarakat sebagai miliknya," pungkasnya.(msb)
