BISNIS.COM, BANDUNG--Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan implementasi program industrialisasi perikanan dapat menyerap setidaknya setengah dari total produksi ikan nasional di sektor hulu.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) Syarif Widjaja mengungkapkan saat ini produksi perikanan tangkap mencapai 5 juta ton dan perikanan budidaya 9 juta ton. Diharapkan separuh dari hasil tersebut dapat masuk menjadi bahan baku produk hilir.
"Sekarang ini yang di hulu harus hilirisasi supaya bisa dapat added value. Diharapkan separuh dari itu harusnya bisa dihilirisasi," jelasnya kepada Bisnis (7/3/2013).
Saut Parulian Hutagalung, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengolahan dan Pemasaran KKP, mengungkapkan tahun ini Kementerian menargetkan hasil produk olahan dapat mencapai 5,2 juta ton. Adapun total target produksi perikanan pada tahun ini sebesar 18,4 juta ton yang terdiri atas 10,9 juta ton ikan dan 7,5 juta ton rumput laut.
"Target produk hidup/ segar 2,6 juta ton dapat menjadi bahan baku bagi hasil sebesar 8,3 juta ton. Setara dengan olahan 5 juta ton, termasuk pembekuan produk yangs udah dibuang perut, insang, dan sejenisnya. rendemen daging 30%--80%," ungkapnya.
Dari total produk olahan tersebut sebanyak 2,2 juta ton diolah melalui unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar, sementara sebanyak 2,8 juta ton dikelola oleh UPI berskala UMKM (usaha mikro kecil dan menengah).
Dari total produksi pengolahan tersebut sekitar 34% atau 1,6 juta ton--1,7 juta ton akan dialokasiakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama Menteri KKP Sharif Cicip Sutardjo mengatakan industrialisasi dibutuhkan lantaran konsumsi produk perikanan dan turunannya semakin meningkat sejalan dengan pergeseran pola makan sehat dari daging merah ke daging putih dan ikan.
Menurutnya inti dari program industrialisasi KKP adalah fokus pada peningkatan efisiensi, daya saing, sinergitas hulu-hilir, serta penyeimbangan pola penawaran dengan permintaan. Pola industrialisasi juga diharapkan dapat meningkatkan usaha perikanan domestik dengan berdasar pada pola ekonomi berkesinambungan.
"Konsep ini penting untuk mengoreksi pola industrialisasi konvesnional yang merusak lingkungan, boros sumber daya dan energi, serta menimbulkan kesenjangan sosial. Karena itulah industrialisasi yang dijalankan harus berparadigma blue economy [ekonomi biru] dengan prioritas kawasan minapolitan," terangnya.
Cicip melanjutkan, elemen penting dari konsep tersebut, selain pengembangan kawasan minapolitan dan industrialisasi dengan prinsip ekonomi biru, adalah pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri KP dan peningkatan kehidupan nelayan (PKN).
Selain itu elemen lain yang akan dibangun adalah pengembangan sarana dan prasarana di tiga koridor ekonomi wilayah timur, antara lain Papua, Papua Barat, dan Maluku sebagai lumbung ikan nasional.(msb)
