MEDAN--Kontrak penyaluran gas di Sumatera Utara antara pemerintah dengan PT Pertiwi Nusantara Resources sebagai kontraktor mitra PGN seharusnya berakhir pada 2014, setelah ditandatangani di akhir 2009 lalu.
Namun karena pasokan gas yang dikelola Salamender Energy North Sumatera –yang menjadi sumber gas Pertiwi- akan habis pada Maret ini, maka perusahaan swasta tersebut terpaksa menghentikan keran aliran gasnya ke PGN.
“Pertiwi memenangkan tender untuk pasokan gas di Sumut. Kontraknya sudah ditandatangani sejak 2009 untuk ketersediaan selama lima tahun, kenyataannya belum sampai lima tahun, gas sudah tidak mengalir lagi,” ucap General Manager PT PGN Wilayah III Mugiono di sela acara Tempo tentang ketersediaan gas, Kamis (21/2).
Namun, dia tidak bisa menyampaikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Sebab, sambungnya, hal tersebut merupakan kewenangan dari PGN pusat. “Ini semua ada di kantor pusat karena kontraknya dengan PGN pusat, apakah akan ada sanksi atau seperti apa semua keputusannya di pusat,” tutur dia.
Dengan demikian, terhitung pada Maret mendatang, PGN hanya mendapatkan pasokan dari PT Pertamina yang mampu menyalurkan gas sekitar 7 MMscfd, sementara kebutuhan gas di Sumut sekitar 25 MMscfd.
Oleh karena itulah dia meminta PT Pertamina untuk memberikan pasokan tambahan guna menutupi kekurangan tersebut setidaknya sampai terselesaikannya proyek regasifikasi dengan membangun pipa transmisi dari PT Arun menuju Belawan.
“Kami mengharapkan ada gas pengganti, paling tidak sejumlah gas yang hilang. Untuk mendukung itu kami akan membangun infrastruktur pendukung,” tuturnya,
Sebetulnya, kerja sama antara PGN dan PT Pertamina pun akan segera berakhir pada Juni ini. Oleh karena itulah saat ini pihaknya tengah memproses amandemen perpanjangan kontrak penyaluran gas sebelum berakhirnya kontrak kerja sama tersebut
Sementara itu, Ekonom dan Politikus Faisal Basri mempertanyakan kompetensi PT Pertiwi Nusantara Resources yang menjadi pemenang tender pemasok gas. Sementara, sambungnya pihak PGN yang jelas-jelas membangun infrastruktur untuk pengaliran gas tidak pernah dimenangkan oleh pemerintah.
“Kenapa pemerintah harus membeli gas dari calo? Padahal PGN yang membangun infrastruktur tapi tidak pernah menang. Justru yang dimenangkan yang tidak memiliki sumber gas dan tidak punya infrastruktur. Akibatnya ketika pasokan gasnya habis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan gas sesuai kontrak.” ujarnya. (if)
