MEDAN--Pemerintah didesak untuk mengembangkan perkelapasawitan nasional dengan memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bagun mengatakan sehingga dana yang dikumpul pemerintah lewat bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya bisa membantu perkelapasawitan nasional.
“Pemerintah lewat kementerian terkait agar mengalokasikan anggaran untuk membantu perkelapasawitan nasional. Soalnya, dana BK CPO yang sudah dikumpul pemerintah dan masuk ke APBN tidak mungkin lagi diambil untuk membantu pengembangan perkelapasawitan nasional. Oleh sebab itu, kementerian terkait agar membuat anggaran untuk membantu pengembangan sawit di dalam negeri,” ujarnya kepada Bisnis di Medan, Kamis (14/2/2013).
Menurut dia, kementerian pertanian dapat membuat program pengadaan bibit sawit berkualitas, sehingga petani menanam bibit yang mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat. Badan Petanahan Nasional (BPN), paparnya, bisa mengalokan anggaran untuk membantu pembuatan sertifikat lahan petani sawit, sehingga para petani tidak sulit mendapatkan pendanaan dari perbankan.
Kementerian Pekerjaan Umum, lanjutnya, bisa mengajukan anggaran perbaikan jalan petani sawit, sehingga ongkos angkut tandan buah segar (TBS) petani dari lokasi perkebunan ke pabrik bisa ditekan. Demikian juga Kementerian Perdagangan, tambah mantan Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) ini, bisa mengalokasikan anggaran untuk membantu pendanaan kampanye antisawit di luar negeri.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lanjutnya, bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan buku-buku yang berhubungan dengan kelapa sawit atau sosialisasi perkelapasawitan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menegah atas.(msb)
