JAKARTA: Berbagai program dan kebijakan terkait pangan yang ditelurkan pemerintah dinilai belum tepat guna.
Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah program dan kebijakan yang dibuat seharusnya berimbas pada peningkatan kesejahteraan produsen pangan skala kecil.
"Apalagi anggaran juga terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran di Kementerian Pertanian setiap tahun terus meningkat," ujarnya, Rabu (13/02).
Sebagai informasi, pada 2006 dan 2007 anggaran untuk Kementrian Pertanian mencapai Rp5,5 triliun dan Rp6,5 triliun. Jumlah tersebut terus meingkat hingga mencapai Rp17,7 triliun tahun lalu.
Kenaikan alokasi juga terjadi untuk pos subsidi. Subsidi benih misalnya, meningkat 132,67 persen dari Rp120,3 miliar pada 2011 menjadi Rp279,9 miliar di tahun 2012.
"Besarnya anggaran dan dana subsidi pada kenyataannya tidak diterima sepenuhnya oleh produsen pangan skala kecil," ungkapnya.
Said menambahkan terungkapnya kasus suap impor daging dan korupsi benih menjadi contoh bahwa produsen pangan skala kecil hanya menjadi dalih untuk pembuatan program.
Di sisi lain, kondisi produsen pangan skala kecil tidak banyak berubah. Padahal, menurut catatan Badan Pusat Statistik, dari 28,59 juta jiwa penduduk miskin di 2012, 18,08 juta jiwa diantaranya tinggal di pedesaan berprofesi sebagai produsen pangan skala kecil.
Secara terpisah, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Syukur Iswantoro mengklaim kebijakan yang dilakukan pemerintah telah berhasil mengangkat kesejahteraan 6,4 juta rumah tangga peternak skala kecil. Hal tersebut tampak dari naiknya Nilai Tukap Petani Ternak (NTPT).
"Perkembangan usaha sapi di Indonesia telah dapat menaikkan NTPT dari 101,22 di 2011 menjadi 101,33 di tahun 2012," ujarnya.
Kontribusi RTP terhadap produksi sapi nasional, lanjutnya, mencapai 98 persen. Adapun kontribusi peternak skala kecil terhadap permintaan daging sapi nasional mencapai 81,3%, sedangkan sisanya dipenuhi oleh peternakan besar dan impor. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
