Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PRESIDEN PKS DITANGKAP: Objektivitas Tender Kuota Daging Kementan tergerus?

JAKARTA—Kasus dugaan suap tender kuota impor daging yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Juardi Effendi serta Arya Abdi Effendi  bakal mencoreng kredibilitas dan objektivitas Kementerian Pertanian?
- Bisnis.com 31 Januari 2013  |  18:01 WIB

JAKARTA—Kasus dugaan suap tender kuota impor daging yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dan Juardi Effendi serta Arya Abdi Effendi  bakal mencoreng kredibilitas dan objektivitas Kementerian Pertanian?

Tak ayal, dan wajar, proses penentuan pemenang kuota impor dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Terlebih lagi, ini yang tak bisa dielakkan, Menteri Pertanian Suswono pun berasal dari PKS. Kendati Mentan sendiri telah dengan tegas membantah keterlibatannya. Bahkan mendukung langkah KPK.

Apalagi, anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mencurigai ada rekayasa pada penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq.

"Saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan," kata Refrizal menjawab pertanyaan pers, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (30/1/2013).

Namun, potensi itu terlihat lantaran jauh sebelum itu, dugaan ke arah itu sudah meletup dan muncul kepermukaan melalui media massa. Komisi IV DPR Mindo Sianipar pernah memaparkan Irjen Kementan telah melaporkan tiga perusahaan pengimpor daging sebagai perusahaan yang melanggar dan merekomendasikan mereka ke Mentan agar dimasukkan dalam daftar hitam importir daging.

Ketiga perusahaan yang dimaksud Mindo adalah Cahaya Karya Indah, Surya Cemerlang Abadi dan Berkat Mandiri Prima. Sementara, dua importir lainnya yang juga diberikan SPP adalah PT Indoguna Utama dan CV Prima Jaya Mandiri.

“Bagaimana ceritanya rekomendasi yang sudah jelas itu kok malah mereka diberikan SPP lagi? Apakah benar bahwa selama ini tidak ada koordinasi antara Dirjen Peternakan dengan Menteri Pertanian atau memang Mentan yang tak bisa mengkoordinasikan?” ujar Mindo.

Jauh sebelum itu, juga terkuak berita tentang beberapa pengimpor yang tergabung dalam satu grup usaha memperoleh jatah lebih besar sehingga bisa memonopoli harga jual daging. Bahkan, sejumlah pendatang baru dapat jatah lebih besar dari pemain lama.

Mengacu pada keputusan pemerintah tentang pemberian kuota tambahan 28.000 ton untuk 2011, yang memicu aksi protes importir, kuota impor sekitar 17.500 ton memang diberikan lebih dulu kepada kelompok Indoguna (Indoguna Utama, Cahaya Karya Indah dan Surya Cemerlang Abadi) sebesar 10.600 ton dan kelompok Berkat (Berkat Mandiri Prima dan Prima Jaya Mandiri) sekitar 7.000 ton. Sisa 10.400 ton harus “dikeroyok” puluhan importir.

Direktur PT Indoguna Utama, J.Effendi saat itu kontan membantah tudingan itu. Dia menyebut tidak benar perusahannya menguasai pasar daging impor di dalam negeri. Apalagi, dari kuota impor semester I/2012, kelompok ini (empat perusahaan) memperoleh kuota 3.550 ton atau 17,4%, Padahal, total ada 70 importir terdaftar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna pernah menilai pembagian kuota tambahan yang kemudian berlanjut pada pembagian kuota impor pada semester I/2012 bagi dua grup perusahaan itu tidaklah adil. Sebab, hanya dua grup yang memiliki banyak barang.

Itu sebabnya, ke depan, pemerintah harus membenahi proses penentapan tender kuota impor sapi dan daging sapi. Dan, yang paling penting, adalah menghindari menempatkan orang partai di dalam kabinet menjadi sangat penting. (Antara/msb)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Martin Sihombing

Editor : Martin-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top