JAKARTA--Pemerintah siap menjelaskan pembatasan impor produk hortikultura kepada World Trade Organization dan pemerintah Amerika Serikat.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan surat yang disampaikan WTO kepada pemerintah bukanlah surat keberatan, melainkan permintaan konsultasi.

"WTO kan ingin fasilitasi konsultasi dengan Amerika Serikat, bukan keberatan. Kami siap kapanpun dipanggil, tetapi jadwalnya WTO yang mengatur," ujarnya Rabu (16/01).

Sebagai informasi,pekan lalu pemerintah AS melayangkan surat keberatan WTO perihal pembatasan impor produk-produk hortikultura Indonesia dan penetapan kuota impor daging sapi. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Perjanjian Tarif dan Perdagangan yang wajib ditaati anggota WTO.

Pemerintah Indonesia diberikan waktu 60 hari untuk menjawab keberatan tersebut. Apabila langkah tersebut menemui jalan buntu, maka akan ditempuh langkah arbitrase.

"Kami optimis penjelasan yang diberikan bisa diterima oleh WTO," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kebijakan pembatasan impor produk hortikultura ditujukan untuk melindungi petani.

"Kita kan boleh melindungi petani, masa membiarkan petani repot di negeri kita sendiri. Tunjukkan kepada saya negara mana yang tidak memberikan perlindungan pada petaninya?," (if)