JAKARTA: Sejumlah kapal yang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok memilih menunda kegiatan pelayanan pengisian bahan bakar minyak kapal (bunker) untuk menghindari terjadinya benturan kapal akibat cuaca ekstrim dan tingginya gelombang laut, akhir-akhir ini.
Manuel Moniaga, Penasehat DPP Asosiasi Perusahaan Bunker Kapal Indonesia (APBI) mengatakan, selain di pelabuhan Priok, kondisi ini juga terjadi hampir di sejumlah pelabuhan yang melaksanakan kegiatan bunker.
“Penundaan layanan bunker akan berdampak pada semakin lamanya kapal berada di pelabuhan,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini Rabu (16/1).
Dalam kondisi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi di tengah laut, kata dia, kegiatan bunker dari tongkang ke kapal sangat riskan untuk dilakukan karena di khawatirkan menimbulkan benturan antar kapal sehingga menyebabkan kerusakan badan kapal. “Penundaan ini (bunker) semata-mata demi menjaga faktor keselamatan pelayaran,” tuturnya.
Dia mengatakan, kegiatan pengisian bahan bakar kapal di sejumlah pelabuhan Indonesia saat ini masih di dominasi oleh kapal-kapal antarpulau/domestik. Sedangkan kapal ocean going atau internasional lebih memilih bunker di pelabuhan asalnya mengingat harga bunker kapal di Indonesia saat ini dinilai masih tinggi.
”Belum lagi jika disini (bunker) dikenakan PPn sebesar 10%.Inilah yang menyebabkan mayoritas kapal asing enggan melakukan bunker di dalam negeri,” paparnya.
Manuel menggambarkan, di Pelabuhan Tanjung Priok saja, tidak sampai 2% dari total ship call/kunjungan kapal ocean going yang melaksanakan bunker di pelabuhan tersebut. “Padahal jika di lihat dari potensi arus kapal maupun ukuran kapalnya saat ini kapal-kapal yang singgah di Priok berukuran besar,” ujarnya.
PT Pelindo II mencatat, arus kunjungan kapal selama 2012 melalui Pelabuhan Tanjung Priok mencapai 18.832 unit atau setara 119.606.590 GT. Arus kapal itu berasal dari kapal internasional (ocean going) 4.588 unit (78.206.546 GT) dan kapal antar pulau/domestik 14.244 unit (41.402.044 GT).
Sementara itu, Kementerian ESDM juga sudah menerbitkan Permen ESDM No. 1 tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. Pada pasal 7 Permen itu menegaskan, bahwa pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu untuk transportasi laut berlaku untuk penggunaan kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat.
Permen ini sekaligus mengamanatkan, kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat dilarang menggunakan BBM tertentu berupa minyak soal (gas oil) mulai 1 Februari 2013.
Kalau melihat penjelasan pasal ini maka tidak ada lagi alokasi BBM kapal bersubsidi untuk kapal niaga anggota INSA bahkan ro-ro(roll on-roll of) dan kapal penyeberangan.(K1/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
