Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PROYEK AIR BERSIH: Capai target MDGs, bujet pemerintah tinggal Rp38 triliun

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatakan untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s)  2015 berupa ketersediaan air bersih dan sanitasi membutuhkan anggaran sebesar Rp65 triliun.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 16 Januari 2013  |  04:10 WIB

JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengatakan untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDG’s)  2015 berupa ketersediaan air bersih dan sanitasi membutuhkan anggaran sebesar Rp65 triliun.


Adapun target MDG’s hingga 2015 untuk sanitasi mencapai 62% sementara air bersih 68%.


Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengungkapan pemerintah melalui APBN hingga 2015 hanya mampu menyiapkan anggaran sebesar Rp38 triliun. Sementara sisanya diharapkan dari berbagai sumber seperti APBD, swasta dan Corporate Social Responsibility (CSR).


"Artinya masih ada kebutuhan dana sebesar Rp27 triliun, dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi target MDG's 2015 yaitu ketersediaan air minum sebesar 68% secara nasional," ujar Djoko Kirmanto pada acara Water & Wastewater Forum & Expo 2013 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (15/1/2013).


Djoko mengungkapkan pihaknya sangat berharap pada kerterlibatan berbagai pihak terlebih swasta lewat mekanisme public privat partnership (PPP). Pemerintah melalui kementerian PU telah menjalankan penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang menyasar banyak warga di pedesaan.


“Kita dorong swasta untuk terlibat, tidak mungkin semua ditangani oleh APBN. Kita fasilitasi dan dorong dengan aturan-aturan yang mempermudah,” tegas Djoko.


Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pihaknya terus berusaha untuk merestrukturisasi PDAM bermasalah sehingga menjadi sehat dan dapat memberikan pelayanan maksimal.


Agus menyebutkan terdapat tiga permasalahan PDAM yakni masalah tarif, manejemen yang tidak profesional dan minimnya komitmen pemerintah daerah untuk menyusun business plan.
“Tarif PDAM berada di bawah harga pokok produksi, itu ga mungkin bisa sehat,”ujar Agus. (arh)


 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Thomas Mola

Editor : Aprika Rani Hernanda

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top