JAKARTA—Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa masih merahasiakan besaran pembagian beban biaya (cost sharing) pembangunan MRT (Mass Rapid Transit) di DKI Jakarta.
Tim evaluasi pembahasan mass rapid transportation (MRT), kata Hatta, sudah berkoordinasi untuk membahas permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Wibowo terkait revisi komposisi pembiayaan pembangunan MRT.
"Karena keputusan Menko Perekonomian sedang dipersiapkan, maka setelah saya tandatangani segera akan disampaikan kepada saudara. Jangan saya menyampaikan angka sebelum ditandatangani dan disampaikan kepada gubernur," ujar Hatta di kantornya hari ini, Selasa (15/1/2013).
Seperti diketahui, saat ini komposisi cost sharing merujuk pada keputusan Menko Perekonomian pada 2005, yakni sebesar 42% ditanggung pemerintah pusat dan 58% ditanggung pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Adapun sumber dananya berasal dari pinjaman Japan International for Cooperation Agency (JICA) dengan nilai pinjaman sebesar Rp15 triliun dan sebesar 42%-nya akan diterushibahkan kepada Pemprov DKI.
Dalam suratnya kepada Menko Perekonomian, Joko Widodo meminta agar pemerintah meningkatkan tanggungan biaya atas pembangunan MRT ke kisaran 60-70% dari total biaya yang diproyeksi mencapai Rp15 triliun. Tujuannya agar tarif MRT tidak melambung hingga Rp38.000/orang.
Berdasarkan rapat koordinasi, Hatta memastikan komposisi cost sharing 42% pemerintah pusat dan 58% Pemprov DKI Jakarta akan diubah.
"Hari ini dilaporkan dan direkomendasikan untuk melakukan satu perubahan komposisi," katanya.
Hatta berjanji akan menandatangani surat keputusan perubahan komposisi cost sharing MRT pada Selasa sore, untuk keesokan harinya dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
"Nanti surat ini saya sampaikan dua hari ini akan ditandatangani. Tanda tangan sore ini, besok saya kirimkan," kata Hatta.
Lebih lanjut, Hatta mengatakan komposisi 42% biaya pembangunan MRT yang ditanggung pemerintah pusat dialokasikan untuk pembangunan prasarana MRT. Sedangkan porsi 58% biaya MRT yang ditanggung Pemprov DKI Jakarta dianggarkan untuk membangun sarana MRT, mulai dari rolling stone, depo, dan stasiun.
Berdasarkan hasil kajian tim, imbuhnya, biaya pembangunan MRT diproyeksi membengkak dari Rp15 triliun menjadi Rp15,7 triliun. Penyebabnya a.l. penambahan 1,6 kilometer panjang jalur underground MRT dan penambahan stasiun MRT yang dibangun dari Lebak Bulus ke bundaran Hotel Indonesia.
"Di sini dalam perhitungan sementara Pemprov DKI Jakarta merasa beban terlalu berat, maka mengajukan Pemerintah Pusat ada perubahan," ujarnya.
Sebelumnya, Hatta menegaskan akan memutuskan komposisi baru cost sharing MRT pada 15 Januari 2013. Setelah tim MRT yang terdiri dari Kemenkeu, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perhubungan melakukan kajian selama 3 hari. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
