JAKARTA: Industri biofuel meminta pemerintah berhati-hati menyikapi usulan penurunan bea keluar produk sawit karena dikhawatirkan tak lagi mendukung upaya penghiliran di dalam negeri.
Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengusulkan struktur bea keluar progresif produk sawit seperti saat ini tetap dipertahankan karena terbukti meningkatkan investasi di sektor hilir.
"Kalau pemerintah tetap ingin melindungi hilirisasi, perlu ada bea keluar seperti saat ini. Soal besaran memang terserah pemerintah, tetapi yang ada saat ini sudah cukup mendukung investasi," katanya di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Menurutnya, investasi industri hilir sawit meningkat pesat dalam tiga tahun terakhir. Kementerian Perindustrian mencatat investasi industri hilir pada 2012 mencapai US$800 juta.
Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan perubahan struktur bea keluar minyak sawit mentah (CPO) yang saat ini ditetapkan 7,5%-22,5%.
Gapki meminta ambang batas (threshold) ditetapkan mulai 5% agar mampu berkompetisi dengan CPO Malaysia yang hanya dikenai pajak ekspor 4,5%-8,5%.
"Tapi, apakah benar dengan penurunan BK (bea keluar), kita jadi punya daya saing? Usulan itu saya kira harus dikaji," ujar Paulus. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
