JAKARTA—Pemerintah berkomitmen akan lebih memfokuskan investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di koridor-koridor ekonomi di luar Jawa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan memberikan rangsangan berupa insentif kepada investasi proyek-proyek MP3EI di luar Jawa. Menurutnya, investasi proyek MP3EI selama ini cenderung berpusat ke koridor ekonomi Jawa. Dengan insentif tersebut, dia berharap porsi koridor ekonomi Jawa sebagai wilayah tujuan investasi dapat menurun. “Selama ini investasi infrastruktur maupun sektor riil, lebih dari 60% berada di Jawa. Sekarang porsi Jawa sudah menurun, sekitar 35-40%, dan diperkirakan akan terus menurun seiring pemberian rangsangan atau insentif untuk pembangunan sektor riil maupun infrastruktur di luar Jawa,” paparnya seusai Rapat Koordinasi MP3EI, Kamis (27/12). Hatta mengungkapkan pada 2013, rencana investasi koridor Jawa senilai Rp115,8 triliun atau mengambil kontribusi 21,2% dari total rencana investasi MP3EI tahun depan yang sebesar Rp545,8 triliun. Rencana investasi di koridor ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku mengambil porsi yang paling besar pada 2013 dengan rencana nilai investasi mencapai Rp204,6 triliun atau 37,5% dari total rencana investasi MP3EI 2013. Adapun, rencana nilai investasi koridor-koridor ekonomi yang lain, yaitu Sumatera senilai Rp62,5 triliun (11,4%), Kalimantan senilai Rp108,9 triliun (20%), Sulawesi senilai Rp10,7 triliun (2%), dan Bali-Nusa Tenggara senilai Rp43,3 trliun (7,9%).Menko menyatakan komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan regulasi agar meningkatkan partisipasi swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek MP3EI. Armida S. Alisjahbana, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, mengatakan perbaikan regulasi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah agar swasta tertarik. “Mungkin [suatu proyek MP3EI] secara ekonomi feasible [layak], tetapi belum tentu secara finansial feasible. Maka proyek yang financially marginal [secara finansial berada di batas margin] itu biasanya perlu dukungan pemerintah,” jelasnya. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan identifikasi proyek terlebih dahulu agar dapat menentukan jenis insentif tertentu yang akan diberikan. “Itulah yang coba dirumuskan lagi. Pertama, proyek diidentifikasi,k edua dirumuskan lagi dukungan insentif macam apa [yang akan diberikan]. Nanti ditawarkannya sudah satu paket itu,” ujarnya. Dengan dukungan pemerintah, imbuhnya, swasta juga dapat ikut berperan untuk membuka keterisolasian daerah dalam mengembangkan ekonominya. (c26/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
