Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

UPAH BURUH: Penangguhan UMP 1.312 perusahaan agar dikabulkan

BANDUNG: Kementerian Perindustrian mengharapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengabulkan permohonan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diajukan 1.312 perusahaan padat karya.Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
Muhamad Arsyad Paripurna
Muhamad Arsyad Paripurna - Bisnis.com 22 Desember 2012  |  02:15 WIB

BANDUNG: Kementerian Perindustrian mengharapkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengabulkan permohonan penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diajukan 1.312 perusahaan padat karya.Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari menuturkan bila penangguhan tidak dikabulkan, maka pihaknya khawatir ancaman rasionalisasi yang dilakukan pengusaha akan terlaksana.Menurutnya, industri padat karya menanggung beban yang paling berat dengan penaikan upah minimum provinsi (UMP) 2013 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi."Kami tetap meminta industri padat karya dikecualikan dalam penerapan upah tersebut," ujarnya pada acara diskusi dengan wartawan yang bertema Tantangan dan Peluang Industri 2013, di Bandung, Jumat malam (21/12).Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan merasionalisasi sekitar 975.328 buruh pada tahun depan apabila pemerintah tidak merespons surat penangguhan pembayaran kenaikan UMP.Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan jumlah tersebut masih belum termasuk perusahaan lain yang tidak melaporkan kepada asosiasi."Kami akan melakukan PHK besar-besaran tahun depan jika tidak ada respons pemerintah dalam sisa bulan ini. Namun, sebenarnya kami tidak ingin ini terjadi," ujar Sofjan.Berdasarkan data Apindo, jumlah tersebut tersebar di 14 provinsi. Provinsi dengan jumlah buruh terbanyak adalah Jawa Barat yakni 371.439 orang.Selanjutnya, Banten dan DKI Jakarta masing-masing sebanyak 272.223 orang dan 237.302 orang. Dia menegaskan tindakan ini bukan merupakan ancaman. Namun, pihak pengusaha memang tidak sanggup jika harus membayar besaran upah tersebut.(12/Bsi)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top