JAKARTA--Kementerian Keuangan menilai usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menghapuskan bahan bakar premium dari Ibukota sebagai ide bagus.
Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan penghapusan premium dari Jakarta akan berdampak cukup signifikan terhadap fiskal.
"Lumayan kalau di Jakarta, karena Jabodetabek paling kritikal. Memang bagus kalau usulan datang dari bawah, pemerintah daerah," ujarnya di Kemenkeu, Jumat (21/12/2012).
Bambang berharap pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mekanisme penghapusan premium.
"Mudah-mudahan Pemda DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mekanismenya. Jadi, apapun caranya kita dukung yang penting pengendalian volume adalah nomor satu," kata Bambang.
Sepanjang 2012, kuota BBM bersubsidi di Jakarta mencapai 3 juta kiloliter atau sekitar 6,8% dari kuota BBM bersubsidi nasional yang dialokasikan dalam APBN-P 2012, yakni 44,04 juta kiloliter. Rinciannya, 2,08 juta kiloliter premium dan 830.000 kiloliter untuk solar.
Wagub DKI Jakarta sebelumnya mengusulkan agar BBM subsidi di DKI Jakarta dihapuskan agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik.
Terkait dengan hal ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan masyarakat Jakarta masih memerlukan subsidi BBM, terutama masyarakat nelayan dan pengguna angkutan kota.
"Menurut saya, Jakarta masih memerlukan. Kalau subsidi itu dialihkan itu seperti apa, karena kalau tidak ongkos transportasinya akan meningkat," katanya. (spr)
