JAKARTA—Pembebasan tanah untuk pembangunan proyek jalur ganda kereta api lintas Utara Pulau Jawa sepanjang 727 km tidak ada permasalahan yang memberatkan, karena ada koordinasi yang cukup baik antarintansi dan lembaga.
Menurut Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, penertiban lahan untuk proyek senilai Rp9,8 triliun itu berlangsung cukup baik, karena tanah warga langsung disertifikat.
Artinya, dia menambahkan semua lahan milik PT Kereta Api yang dihuni oleh masyarakat langsung disertifikat setelah dibebaskan sebagai tanah negara untuk menghindari permasalahan di masa mendatang.
“Kami tidak mau jika proyek ini selesai pada akhir 2013 lalu muncul permasalahan tanah karena pembangunan jalur ganda, jadi langsung disertifikat usai dibebaskan,” katanya saat menjadi keynotespeech dalam diskusi roundtable tentang Dampak Ekonomi Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa yang diselenggarakan Bisnis Indonesia hari ini, Selasa (18/12/2012).
Bambang mencontohkan pembebasan tanah milik Kodam IV Diponegoro yang ada di sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang dapat dikerjakan pembangunan jalurnya, padahal proses administrasinya belum selesai karena adanya koordinasi yang intensif.
Demikian juga proyek pembangunan jalur di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang tanahnya dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara IX dapat dikerjakan meski administrasinya belum selesai.
“Proyek jalur ganda ini adalah program prioritas pemerintah yang dapat mengalihkan sebagian besar beban jalan raya, sekaligus mengurangi penggunaan BBM [bahan bakar minyak],” ungkapnya.
Selain itu, dia menilai yang lebih penting adalah jalur ganda kereta api tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di daerah yang dilintasi, tapi juga daerah lain di luar Pulau Jawa. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
