JAKARTA--Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pengelolaan Utang akan melakukan sinkronisasi agar penerbitan obligasi negara tidak menimbulkan cash mismatch dan justru membentuk dana idle.Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Agus Suprijanto mengatakan penerbitan surat berharga negara (SBN) harus disesuaikan dengan pola masuknya setoran pajak dan penerimaan negara yang lain ke kas negara."Supaya jangan sampai penerbitan SUN itu pada saat-saat kita tidak butuh kas, jadi idle dia. Jadi antara cash management dengan debt management harus saling koordinasi," ujarnya di Kemenkeu, Kamis (13/12).Menurutnya, saat setoran pajak banyak masuk ke kas negara, Ditjen Pengelolaan Utang dapat mengerem penerbitan SUN. Selain pertimbangan itu, penerbitan SBN harus mempertimbangkan pola realisasi belanja negara. "Kalau lagi deras-derasnya cash masuk, jangan terbitkan dulu. Nanti kalau belanja mulai banyak, baru issue," katanya.Kendati demikian, Agus menilai strategi menggenjot penerbitan di awal tahun (front loading) masih diperlukan. Karena, pada Januari-Februari penerimaan negara belum banyak masuk.Penerbitan berkala juga dinilai masih diperlukan untuk menjaga pasar obligasi negara dan menetapkan benchmark."Front loading di Januari perlu menurut saya untuk mengatasi short di kasnya," kata Agus.Sementara itu, Pjs. Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan sinkronisasi dengan Ditjen Perbendaharaan merupakan strategi yang akan dilaksanakan pada 2013.Menurutnya, sinkronisasi ini berpotensi menurunkan porsi penerbitan obligasi negara di awal tahun atau front loading. Namun langkah tersebut diproyeksi tidak akan memengaruhi tingkat bunga atau yield atas SBN yang diterbitkan pemerintah."Bisa, tergantung nanti kita memetakan strategi penerbitannya. Supaya cash mismatch-nya tidak terlalu banyak," ujar Robert. (if)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
